Dedi Mulyadi Datangi BPK, Minta Audit Uang Kas Jabar Transparan, Imbas Dana Mengendap Menkeu Purbaya

SRIPOKU.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat Jumat (24/10/2025) sekitar pukul 10.20 WIB.

Kedatangan KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat ini untuk melakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah itu dilakukan agar bisa memberikan kejelasan kepada publik terutama menepis soal pernyataan Menkeu Purbaya soal dana Provinsi Jawa Barat mengendap di bank.

Dedi Mulyadi mendatangi Kantor BPK wilayah Jawa Barat di Jalan Moch Toha, Bandung, Jumat (24/10/2025) sekitar pukul 10.20 WIB.

Dedi datang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Adi Komar, dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Purwanto. 

Baca juga: Prabowo Kirim Warning untuk Gubernur Dedi Mulyadi, tapi Puji Eks OB : Saya Jenderal, Hormat Sama Kau

Dedi yang mengenakan pakaian serba putih langsung masuk dalam Kantor BPK. Pertemuan dengan pihak BPK berlangsung lebih dari satu jam.

Saat akan pergi, Dedi memberikan keterangan kepada wartawan.

"Hari ini kita ke BPK untuk melakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi.

Dari hasil audit BPK, kata dia, nanti akan terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik atau tidak. 

"Baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat," katanya.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik, bahwa belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.

"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah," katanya.

"Ini yang menjadi konsen kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini. Kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan," ucap Dedi. (*)

Menkeu Purbaya Bongkar Kesalahan KDM Kelola Uang Negara

Baca juga: KDM Datangi BI Soal Dana Mengendap, Makin Yakin Purbaya Salah Data

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pastikan nasib Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menkeu Purbaya pun lantas membongkar kesalahan KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam mengelola keuangan negara.

Pernyataan Menkeu Purbaya ini buntut dari pemaparan data bank sentral soal uang mengendap di bank per September 2025 lalu.

Diketahui Provinsi Jawa Barat termasuk yang paling besar uang yang mengendap di sana.

Dana mengendap di bank milik Pemprov Jabar mencapai Rp 4,17 triliun.

Atas data itu, Dedi Mulyadi pun membantah.

Ia bahkan sempat menyuruh Menkeu Purbaya untuk membuktikannya.

Namun Purbaya ogah disuruh-suruh oleh Gubernur Jabar KDM.

Sampai akhirnya Dedi pun melakukan safari ke sejumlah tempat guna mengkonfirmasi data Purbaya.

Ia mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai bertemu pihak Bank Indonesia.

Hasilnya ternyata data yang dipaparkan Purbaya benar nyata.

"Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 september ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun," kata Dedi Mulyadi.

Selain itu ada juga deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangan BLUD masing-masing," katanya.

Namun kini menurut KDM, uang tersebut sudah terserap digunakan untuk belanja daerah.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada, karena uang Rp 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai. Untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belaja pegawai outsourcing," katanya.

Tetapi rupanya langkah Dedi Mulyadi justru menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada kesalahan KDM dalam mengelola keuangan.

Purbaya hingga kini tak mau melakukan koordinasi dengan kepala daerah yang protes terhadap data tersebut.

"Gak, bukan urusan saya itu, biar aja BI yang kumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja," katanya.

Ia menyuruh para kepala daerah yang protes untuk langsung bertanya ke BI.

"Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank bank mereka juga. Mereka gak mungkin monitor semua account satu per satu," katanya.

Purbaya pun mengungkap kesalahan Dedi Mulyadi.

Menurutnya langkah Dedi menyimpan uang tersebut di giro justru membuat rugi.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi," katanya.

Purbaya menerangkan dengan disimpan di giro maka bunga akan lebih rendah.

"Bunganya lebih rendah kan kenapa dichekin di giro kalau gitu," katanya.

Ia pun memastikan Dedi Mulyadi akan segera diperiksa BPK.

"Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," kata Menkeu Purbaya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id.