Alasan Prabowo Tidak Akan Bentuk TGPF Demo Agustus

Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan membentuk TGPF terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus lalu

Editor: adi kurniawan
(KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo)
UNJUK RASA - Mahasiswa UI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tiba di depan Gedung DPR RI untuk menggelar unjuk rasa bertajuk #RakyatTagihJanji, Selasa (9/9/2025). 

SRIPOKU.COM -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu.

"Saya sudah mendapat penegasan dari bapak presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk," kata Yusril Ihza Mahendra usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Yusril menilai, usulan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) agar pemerintah membentuk TGPF adalah usulan yang bagus.

Namun, setelah dipertimbangkan, Kepala Negara menilai itu belum perlu.

"Waktu itu beliau mengatakan itu adalah usul yang bagus, masuk akal, dan perlu dipertimbangkan. Tapi, tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TGPF itu," ujar dia.

Alasannya karena Komnas HAM dan lima lembaga gabungan sudah membentuk tim pencari fakta.

Prabowo disebut memerintahkan Komnas dan lembaga gabungan itu bekerja optimal mencari fakta.

"Maka presiden mengatakan bahwa silakan Komnas HAM dan enam lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi itu. Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini," ujar dia.

Sebagai informasi, aksi demonstrasi pada 25-28 Agustus berujung ricuh hingga memakan korban jiwa.

Sejumlah elemen masyarakat, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), pun mengusulkan kepada Prabowo agar membentuk TGPF.

Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin serta jajaran GNB pun mengusulkan ini langsung dalam pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu," ujar Lukman, usai pertemuan dengan Prabowo.

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved