FAKTA Prabowo Ganti Kapolri Diungkap DPR RI, Surat Perintah Presiden Dikuak, Imbas Demo Pembubaran

SRIPOKU.COM - Setelah demo yag terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu, kini beredar kabar Presiden Prabowo akan mengganti Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Untuk itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menguak soal surat perintah presiden (Surpres) terkait isu itu.

Disebutkan Prasetyo Hadi, hingga kini DPR belum mendapatkan Surpres tersebut.

Baca juga: DAFTAR Nama Kapolri dari 1945-2025, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo hingga Listyo Sigit Prabowo

Karena itu, Prasetyo Hadi beranggapan bahwa isu tersebut tidaklah benar.

"Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dilansir dari TribunNews Minggu (14/9/2025).

Prasetyo mengatakan, presiden belum melayangkan surpres ke DPR RI. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR RI.

"Bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut," ujar Prasetyo.

Untuk itu wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut DPR RI belum menerima surpres pergantian Kapolri.

"Belum ada," kata Dasco.

Isu pergantian Kapolri mulai beredar setelah unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI membesar pada 28 Agustus.

Pada malam tersebut, mobil lapis baja Brimob Polri melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, hingga akhirnya meninggal dunia.

Protes membesar dan amarah mengarah ke Polri hingga beredar isu Kapolri akan mengundurkan diri atau dicopot.

Tuntutan Ribuan Mahasiswa yang Demo di Palembang

Sebelumnya, Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Palembang, Senin (1/9/2025).

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tujuh tuntutan yang dianggap sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia saat ini.

Massa aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan, antara lain UIN Raden Fatah, Universitas Taman Siswa, IBA Sjakhyakirti, Universitas Sanz Magnatya, Politeknik Prasetya Mandiri, Universitas Siguntang Mahaputra, serta STIA P-ADS.

Setelah menyampaikan orasi secara tertib dan damai, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Palembang.

Tujuh Tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan:

Batalkan Tunjangan DPR

Mahasiswa menilai bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran negara, kenaikan tunjangan anggota DPR merupakan tindakan tidak etis dan tidak berpihak kepada rakyat. Mereka mendesak agar tunjangan tersebut dibatalkan.

Sahkan RUU Perampasan Aset

Mahasiswa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang sudah lama mandek. RUU ini dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

Evaluasi Kinerja DPR

Aliansi menilai kinerja DPR belum mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh dan transparansi anggaran serta program kerja anggota dewan.

Evaluasi Rekrutmen Anggota Polri

Mahasiswa menyoroti tindakan represif aparat kepolisian dalam beberapa aksi massa. Mereka menuntut evaluasi terhadap sistem dan syarat penerimaan anggota Polri agar menghasilkan aparat yang lebih profesional dan humanis.

Copot Kapolri

Tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disuarakan karena dinilai gagal mengatasi berbagai tindakan represif aparat, serta maraknya kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian.

Prioritaskan Kesejahteraan Guru

Mahasiswa meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru sebagai garda terdepan pendidikan nasional.

Kembalikan Kebebasan Pers

Mahasiswa menuntut agar kebebasan pers tidak dibungkam dan dijamin sepenuhnya, mengingat peran penting pers dalam menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
 
Pernyataan Mahasiswa: Aksi Damai untuk Suara Rakyat

Ilham, salah satu perwakilan mahasiswa, menegaskan bahwa aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara damai.

"Kami datang kesini untuk menyampaikan tuntutan kami dengan cara damai. Alhamdulillah, kami diterima langsung oleh perwakilan anggota DPRD Sumsel," ujarnya kepada Sripoku.com.

Ilham menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan lembaga negara yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, DPR justru menaikkan tunjangan. Belum lagi tindakan represif dari aparat yang mengakibatkan korban luka hingga nyawa melayang. Ini tidak bisa kami diamkan," tegasnya.

 Aksi berlangsung damai dan terkendali, dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Mahasiswa berharap tuntutan mereka tidak hanya didengar, tapi juga segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News