Sengketa Sumur Minyak di Lahan Hindoli Ricuh, Bupati Toha Tohet Dipanggil Ditintelkam Polda Sumsel

Ringkasan Berita:

• Bupati Muba Toha Tohet mendatangi Polda Sumsel memenuhi panggilan Ditintelkam untuk membahas solusi permanen atas kericuhan sengketa sumur minyak rakyat di lahan PT Hindoli yang terjadi 22 Februari 2026.
• Kericuhan antarkelompok yang melibatkan penggunaan senjata api di Keluang diusut tuntas oleh Polda Sumsel dan Polres Muba. 
• Pemkab Muba segera berkoordinasi dengan Pertamina dan PT Hindoli untuk mitigasi sengketa lahan.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. M. Toha Tohet, menyambangi Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Senin (16/3/2026). Kedatangan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini guna memenuhi panggilan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumsel terkait insiden kericuhan berdarah akibat sengketa sumur minyak rakyat.

Tidak sendirian, Bupati Toha Tohet hadir didampingi oleh jajaran strategis Pemkab Muba, di antaranya sejumlah Kepala Dinas (Kadis), Camat Keluang, serta anggota DPRD Kabupaten Muba.

Pertemuan tertutup tersebut fokus membahas mitigasi dan solusi atas permasalahan fundamental yang memicu bentrokan antarkelompok warga di kawasan operasional PT Hindoli pada Minggu, 22 Februari 2026 yang lalu.

Fokus pada Legalisasi Sumur Minyak Rakyat
Pantauan Tribunsumsel.com dan Sripoku.com di lapangan, Bupati Toha Tohet keluar dari Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel mengenakan baju batik motif warna biru. Ia tampak tenang dan kooperatif menjawab pertanyaan jurnalis yang mencegatnya.

Sengketa lahan yang berujung kericuhan fisik tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, tepatnya di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli.

Bentrokan diduga kuat dipicu oleh perebutan lokasi sumur minyak rakyat yang bernilai ekonomis tinggi.

Ditemui usai rapat koordinasi, Bupati Toha Tohet menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan usulan konkret mengenai mekanisme pemanfaatan sumur minyak di lahan PT Hindoli agar dapat dilegalkan (formalized) dan kontribusinya diserahkan kepada negara.

Baca juga: Pemudik Asal Jawa 24 Jam Terjebak Macet di Jalintim Palembang-Jambi, Curhat Kehabisan BBM

"Terkait ranah hukum kericuhannya, saat ini sedang ditangani secara profesional oleh pihak kepolisian. Sedangkan fokus Pemkab Muba adalah bagaimana sumur minyak rakyat ini bisa segera dilegalkan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Intinya, kami menyampaikan ke Polda Sumsel bagaimana caranya agar sumur-sumur minyak ini bisa beroperasi secara legal, aman, dan memberikan manfaat luas,” ujar Toha Tohet menekankan komitmennya.

Koordinasi Lanjutan dengan Pertamina dan PT Hindoli
Setelah pertemuan strategis dengan Polda Sumsel, langkah selanjutnya Pemkab Muba akan segera melakukan koordinasi komprehensif dengan pihak-pihak terkait, baik dengan PT Pertamina selaku Holding Energi Nasional maupun pihak manajemen PT Hindoli sendiri selaku pemilik HGU lahan.

"Selanjutnya, kami akan segera melakukan koordinasi mendetail dengan PT Hindoli untuk mencari win-win solution terkait pemanfaatan lahan ini,” tambahnya mendetail.

Kericuhan Gunakan Senjata Api, Polisi Lakukan Penyelidikan
Diberitakan sebelumnya, kericuhan mencekam antara dua kelompok warga meletus di Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, tepatnya di kawasan operasional PT Hindoli, pada Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi krusial yang dihimpun di lapangan, bentrokan fisik tersebut berlangsung brutal dan melibatkan oknum-oknum yang diduga menggunakan senjata api (senpi).

Diketahui, konflik ini berakar dari sengketa perebutan lokasi sumur minyak rakyat.

Kapolres Muba, AKBP Ruri Prastowo, S.I.K., saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kericuhan horor tersebut.