Program Makan Bergizi Gratis Dikritik, Anggota DPRD Palembang Sarankan Dialihkan ke Bantuan Tunai

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dikritik karena beberapa kali terjadi keracunan, dan menu makanan tidak sesuai harapan di program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggota DPRD kota Palembang Mgs Syaiful Padil mendorong program tersebut dialihkan ke bantuan tunai. 

Program makan bergizi gratis program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makanan bernutrisi kepada kelompok sasaran tertentu, seperti siswa sekolah atau masyarakat pra-sejahtera.

Program ini menjadi salah satu janji kampanye calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun program MBG yang sudah berjalan, menimbulkan sejumlah korban dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. 

"Adanya keracunan dibeberapa tempat pada program MBG sangat miris, dan kita sangat prihatin," kata Syaiful Paling, Selasa (23/9/2025).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, MBG merupakan program yang seharunya memiliki niat yang baik, untuk generasi bangsa kedepan. 

"Dengan memberikan makan bergizi, adalah hal yang baik tapi akhirnya ada korban, meskipun di kota Palembang kita belum menemukan adanya korban akibat MBG," paparnya. 

Ditambahkan mantan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dua periode ini, jika persoalan terjadinya keracunan itu harus diantisipasi dari awal, dengan pemerintah lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus lebih ketat melakukan pengawasan.

"Jadi, jangan begitu mudah membuka sentra- sentra untuk MBG, harus ada cek and balance, harus ada standar yang jelas. Misalnya, standar sertifikat higienis atau terkait kelayakan tempat, jadi tidak hanya adanya tempat higienis, tapi juga sertifikasi lembaga yang mensuplai makanan MBG, sehingga adanya kontrol dari SPPG terhadap supplier terhadap tempat- tempat MBG tidak sembarangan, " tuturnya. 

Sedangkan untuk nilai satu porsi makanan bergizi yang diberikan kepada anak-anak sebesar Rp 10 ribu, dinilai terlalu rendah jika untuk memberikan gizi. 

"Nilai Rp 10 ribu, kebutuhan gizi anak harus lebih diperhatikan dan dikaji ulang, apakah sudah cukup untuk memenuhi gizi. Kalau hemat saya kalau terjadi evaluasi secara nasional, bisa diganti dengan program yang lebih mengena. Misalnya, diberikan bantuan makan kepada anak bisa berupa uang tunai, sehingga bisa meringankan beban orang tuanya, " pungkas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Palembang ini.