7 Tuntutan Aksi Mahasiswa di Palembang, Cabut Tunjangan DPR hingga Copot Kapolri

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan akhirnya berhasil diterima oleh perwakilan anggota DPRD Sumsel pada Senin, 1 September 2025.

Kedatangan mereka membawa tujuh poin tuntutan utama terkait isu-isu nasional yang menjadi perhatian publik.

Menurut Ilham, salah satu perwakilan mahasiswa, aksi ini dilakukan secara damai untuk menyampaikan aspirasi.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan kami dengan cara damai," ujarnya.

Ilham juga menambahkan bahwa mereka bersyukur dapat diterima langsung oleh perwakilan anggota DPRD Sumsel.

"Ya, alhamdulillah kami diterima oleh perwakilan anggota DPRD Sumsel," tambahnya.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan di Indonesia. Mereka menuntut kebijakan yang lebih pro-rakyat, terutama terkait dengan tunjangan DPR.

"Mulai dari tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah efisiensi anggaran yang digunakan pemerintah, tapi dengan entengnya DPR menaikkan tunjangannya," ujar Ilham.

Lebih lanjut, Ilham menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja DPR yang dinilai kurang pro-rakyat dan tindakan represif dari pihak kepolisian yang telah memakan korban.

"Banyaknya persoalan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terluka dan bahkan sampai ada nyawa," pungkasnya.

Berikut adalah tujuh poin tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan:

Batalkan Tunjangan DPR: Mendesak pembatalan tunjangan bagi anggota DPR, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Mengesahkan RUU Perampasan Aset: Mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.

Evaluasi Kinerja DPR: Menuntut evaluasi kinerja dan transparansi anggaran DPR yang dinilai kurang mewakili suara rakyat.

Evaluasi Persyaratan Penerimaan Anggota Polri: Mendesak evaluasi terhadap persyaratan penerimaan anggota Polri untuk perbaikan kinerja kepolisian di masa depan.