Pengamat Sebut Hilangnya Empati Bisa Picu Letupan Sosial di Masyarakat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di DPRD Sumatera Selatan pada Senin (1/9/2025) lalu berlangsung damai dan elegan.

Pengamat politik mengingatkan bahwa aksi damai ini tidak boleh dianggap remeh, karena hilangnya empati para pejabat terhadap aspirasi rakyat bisa menjadi pemicu letupan sosial di masa depan.

Pengamat politik Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, menilai bahwa akar permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah hilangnya empati dari para pejabat.

Menurut Amrah, ini adalah kondisi yang sangat berbahaya.

"Jadi, jangan sampai selesai demo, tidak ada tindak lanjut atau hilangnya empati dari keinginan masyarakat itu," kata Amrah, Selasa (2/9/2025).

Dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang ini mengungkapkan bahwa jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin melebar di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Di tengah kondisi ini, para pejabat publik justru kerap menunjukkan sikap yang memperlihatkan hilangnya empati, seperti ketika mereka menaikkan tunjangan atau menerima "privilege" tertentu.

"Hal-hal seperti itu memperlihatkan betapa pejabat kita kehilangan empati," ujarnya.

Amrah tidak hanya menyoroti hilangnya empati di kalangan legislatif, tetapi juga di birokrasi pemerintahan.

Ia mengkritik lemahnya tata kelola pelayanan publik dan alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Kalau kita lihat APBD Sumsel, berapa banyak yang benar-benar dikucurkan untuk kepentingan publik? Jalan rusak masih banyak, sekolah masih kurang, tapi belanja pegawai lebih besar," tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai pos anggaran lain seperti TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang seharusnya meningkatkan kinerja ASN, tetapi justru dianggap tidak efisien dan tidak mencapai tujuannya.

Amrah menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat, dengan memprioritaskan sektor-sektor krusial seperti infrastruktur dan pendidikan.

Amrah mengapresiasi aksi damai mahasiswa, namun ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan.

Jika empati birokrasi terus hilang, potensi letupan sosial sangat besar, dan sejarah kelam tahun 1998 di Palembang bisa terulang kembali.