SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah menghebohkan publik dan jadi sorotan.

Adapun isu gaji anggota DPR RI Rp3 juta per hari alias nyaris mencapai tiga digit sebulan kini tengah disorot. Di mana gaji anggota DPR RI dan semua tunjangannya hingga disebut nyaris bergaji Rp100 juta per bulan.

Sementara di tingkat DPRD Provinsi maupun Kabupaten kota, pastinya lebih rendah dari DPR RI. 

Meski begitu, persepsi masyarakat jika gaji anggota DPR dan DPRD selama ini besar, karena selama ini tidak ada transparansi rinci penghasilan wakil rakyat tersebut. 

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Muhammad Husni Tamrin mengatakan, gaji pokok anggota DPR sekitar Rp 4,2 juta per bulan.

"Inti polemik bukan pada gaji pokok, melainkan desain paket pendapatan. Gaji pokok anggota DPR tetap sekitar Rp 4,2 juta per bulan berdasarkan PP 75/2000, tetapi penerimaan bersih bulanan disebut sekitar Rp 69–70 juta di luar tunjangan rumah, " kata Husni, Rabu (20/8/2025).

Sementara tunjangan perumahan, menurut Husni kini setiap anggota DPR RI mendapat Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah jabatan, yang sudah tidak ada lagi.

"Kombinasi inilah yang memicu persepsi gaji besar, sehingga penataan harus menekankan transparansi rinci per anggota, audit independen, plafon biaya yang ketat, dan pendekatan gaji bersih yang sederhana agar akuntabel terhadap kondisi fiskal, " jelasnya. 

Di sisi lain, iuran partai yang wajib dibayar legislator cukup besar, ia mencontohkan terbaru partai Golkar Rp12 juta per bulan, dan ini perlu diatur transparansinya agar tidak mendorong konflik kepentingan. 

"Secara regional, paket kompensasi kita tidak anomali," capnya. 

Dikatakan Husni, di negara- negara tetangga sudah transparansi dalam penghasilan para wakil rakyat, seperti negara Malaysia memberi allowance tetap RM25.700 per bulan, sedangkan Singapura sekitar S$192.500 per tahun untuk anggota parlemen. 

Namun perbandingan ini diungkapkan Husni bukan pembenaran, tapi yang menentukan legitimasi adalah mutu tata kelola. 

"Singkatnya, setiap penyesuaian paket pendapatan DPR belum layak disetujui sebelum ada audit independen, slip penerimaan per anggota dipublikasikan, larangan fasilitas ganda, plafon biaya yang ketat, dan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja yang terukur. Benchmark regional bukan pembenaran, karena yang diuji publik adalah mutu tata kelola, bukan nominal, " tandasnya. 

Dilanjutkan Husni, selama iuran partai tidak transparan, risiko moral hazard tetap tinggi, biaya politik cenderung ‘ditutup’ lewat APBN. 

"Clean wage tunggal plus transparansi penuh dan pengukuran kinerja, adalah syarat minimum bila DPR serius menjaga legitimasi, " tukasnya. 
 

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik 

Baca juga: Oknum Kades Cabul di Rambang Kuang Ogan Ilir Segera Nikahi Gadis Belia yang Dilecehkannya