SRIPOKU.COM, BANYUASIN – Proses pembentukan panitia Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banyuasin menuai keributan di kalangan internal pengurus.

Penunjukan Ketua Panitia Musda DPD KNPI Banyuasin dianggap cacat prosedur dan ilegal karena menunjuk individu di luar struktur kepengurusan.

Pengurus KNPI Banyuasin menilai bahwa penunjukan ketua panitia tidak memenuhi unsur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.

Terlebih, rapat pembentukan panitia musda yang digelar di Sekretariat KNPI Banyuasin pada Kamis (12/6/2025), dinilai tidak sah karena hanya dihadiri oleh segelintir pengurus.

Penunjukan Panji Gibraldi sebagai Ketua Panitia Musda KNPI Banyuasin menjadi sorotan utama. Pasalnya, Panji diketahui tidak pernah terdaftar sebagai pengurus DPD KNPI Banyuasin.

Tamsil Harom, Wakil Ketua DPD KNPI Banyuasin, menegaskan bahwa panitia yang terbentuk diduga ilegal.

"Panitia yang terbentuk diduga ilegal. Karena, ketua panitianya saja bukan dari pengurus KNPI Banyuasin," katanya pada Jumat (13/6/2025).

Ia menambahkan bahwa orang-orang yang hadir dalam rapat pembentukan panitia Musda tidak kuorum dan menyalahi prosedur keorganisasian KNPI.

Yang paling krusial, orang yang ditunjuk menjadi ketua panitia bukanlah bagian dari struktur atau pengurus KNPI Banyuasin.

Tamsil menyebutkan sejumlah nama yang bukan pengurus KNPI Banyuasin namun hadir dan ikut bersuara dalam rapat, antara lain Panji Gibraldi, Nasrullah, Rahmat Kurniadi, dan Miko Pedri, yang bahkan mengajak pihak lain untuk mendukung Panji sebagai ketua panitia.

"Untuk pengurus yang hadir antara lain Ismail Fahmi (Ketua DPD KNPI Banyuasin), Salim (Wakil Ketua), Suhaimi (Wakil Ketua), Yudi Dagar (Wakil Ketua), Budi Alamsyah (Wakil Ketua), Indo Sapri (Wakil Ketua), Endang Saryanto (Wakil Ketua), Hendri Sadiman (Wakil Ketua), Totok Priandi (Wakil Ketua), dan saya. Ini yang harusnya memutuskan, bukan mereka yang sibuk mau mengatur KNPI Banyuasin padahal bukan pengurus," pungkas Tamsil, mengungkapkan kekecewaannya terhadap intervensi pihak luar.