SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD memperoleh banyak tanggapan pro dan kontra. 

Sebagian menilai hal tersebut sebagai langkah yang tepat, mengingat biaya tinggi dari Pilkada langsung. Bayangkan, negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp 37 triliun untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang baru lalu.

Pengamat politik Kemas Khoirul Mukhlis menganggap wacana dikembalikannya Pilkada lewat DPRD adalah sebuah kemunduran. Sebab, Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat saat ini sudah cukup ideal. Walau dalam banyak aspek perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi.

“Sebenarnya proses pemilihan langsung ini sudah bagus dan harus tetap dipertahankan. Namun, tetap perlu ada penguatan dan revisi terhadap regulasi yang sudah ada sehingga pelaksanannya lebih sempurna,” ungkap Kemas Khoirul Mukhlis, Kamis (26/12/2024).

Mukhlis menyoroti beberapa aspek, seperti dukungan partai politik. Pihaknya berpendapat, terhadap proses dukungan ini tidak perlu sentralistik seperti sekarang.

Cukup melalui partai di tingkatan provinsi untuk pemilihan Gubernur dan partai tingkatan kabupaten kota untuk pemilihan Bupati atau Walikota.

Menurutnya, sekarang ini harus melalui partai tingkat pusat, sehingga banyak terjadi dukungan yang diberikan tanpa melalui mekanisme dari bawah.

Akibatnya, partai tingkat bawah tidak merasa harus bertanggungjawab dalam memenangkan calon yang direkomendasi pusat.

"Jadi ke depan, biarkanlah partai di tingkatan masing-masing diberi kewenangan menentukan calon supaya lebih aspiratif,” ujar Mukhlis yang juga Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia ini.

Selanjutnya, harus dibuat regulasi yang ketat mengatur money politic. Sebab dalam prakteknya saat ini, sangat jarang kandidat yang dihukum karena melakukan politik uang.

Jika regulasi yang diterapkan sangat ketat, pasti sangat berkurangnya praktik-praktik pembagian sembako, serangan fajar dan sebagainya ini terjadi kembali.

“Kita semua sepakat dengan semangat untuk memilih kandidat yang memiliki track record baik serta visi misi yang mampu menjawab persoalan di masyarakat. Namun dengan maraknya money politic, keinginan untuk memperoleh pemimpin berkualitas ini jadi hanya sebuah harapan kosong,” tambahnya lagi.

Sebenarnya menurut Mukhlis, masih banyak aturan yang harus diperbaiki untuk menuju pelaksanaan Pilkada yang ideal. Namun yang pasti pemilihan langsung harus tetap dipertahankan sebagai refresentasi suara rakyat.

Masyarakat Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi Pilkada Serentak pada 27 November 2024 lalu.

Termasuk di Sumatera Selatan telah menggelar Pilgub Sumsel 2024, Pilkada Palembang 2024, dan Pilkada kabupaten/kota lainnya yang kesemuanya merupakan Pilkada Langsung.

Seperti diketahui Pilkada Langsung ini melibatkan 3 lembaga penyelenggara. Yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD yang dinilai jauh lebih efisien menghemat anggaran.

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). 

Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.

Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.

"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," kata Prabowo.

Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.

"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.

Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujarnya.

Baca juga: Sriwijaya FC Berharap BSB Bisa Jadi Penyelamat Jalani Play-off Degradasi Kembali Sebagai Sponsorship

Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.

"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?," ujar Prabowo.