Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua Pimpinan Wilayah GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) Sumsel M Asrul Indrawan SE yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan menyerukan kepada para kontestan yang akan maju di Pemilihan Legislatif 14 Februari 2024 mendatang bertarunglah secara fair dan tidak menghalalkan segala cara membeli suara pemilih. 

"Sebagai Caleg dari PPP DPR RI Dapil Sumsel 1, saya menekankan kepada aparat pemilu baik KPU maupun Bawaslu bahwa dinamika sekarang berbeda dengan dinamika dahulu," ungkap M Asrul Indrawan SE, Rabu (5/7/2023). 

M Asrul Indrawan SE yang juga Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel memaparkan sekarang ini sudah zamannya digital yang lebih canggih, lebih terstruktur dan lebih masif dalam hal upaya bagaimana memenangkan hati rakyat dengan cara-cara salah satunya money politic. 

"Nah ini persoalan bagi kita semua. Kalau dulu enak itu konvensional jadi ada uangnya. Kalau sekarang bisa melalui transfer ataupun aplikasi-aplikasi yang berbasis keuangan seperti GoPay, OVO, dan Dana," kata Asrul yang juga Ketua Pengprov Wushu Indonesia Sumsel. 

Diakuinya, serangan fajar yang dilakukan Caleg ini tentunya tidak bisa melacak itu, berbeda dengan konvesional. Disinyalir para caleg-caleg yang akan bertarung nanti itu pasti akan melakukan hal-hal seperti itu. Itu sudah banyak beredar info, banyak juga beredar wacana pergerakan-pergerakan serang fajar dan ini sangat mengkhawatirkan. 

"Kami Caleg yang memang berjuang untuk rakyat, memenangkan hati rakyat, dan juga bagaimana mensejahterakan rakyat, berusaha tidak memakai hal-hal seperti itu karena memang yang itu tidak bagus menurut kami dan juga tidak baik," kata Asrul yang juga CEO Radio Momea Palembang. 

Ia berharap agar para Caleg bisa lebih fair dalam bertarung. Apalagi mengingat para Caleg ini ada mantan-mantan pejabat yang sudah paham betul kerja memenangkan hati rakyat. 

"Sebaiknya dilakukan secara fair dan saya mengingatkan juga kepada KPU dan Bawaslu agar bermain adil sehingga mereka bisa melacak hal seperti ini. Kalau perlu kan ada tim IT yang mengatur itu. Ini yang sangat kita khawatirkan bersama. Semua Caleg pasti khawatir kalau menggunakan gara-gara seperti itu," pungkasnya. 

Seperti diketahui, PATK mengungkap bahwa serangan fajar saat masa pemilu bukan lagi dilakukan melalui cara konvensional seperti membagikan amplop berisi duit, sembako diantar ke rumah dan sebagainya. Modus serangan fajar terbaru adalah melalui dompet digital, paling mudah adalah bagi-bagi token listrik.

Sebagai informasi, serangan fajar merupakan praktik politik uang (money politics) dalam rangka membeli suara bagi caleg. 

Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Beren Rukur Ginting mengatakan, cara tersebut akan lebih sulit untuk diawasi karena tak ada perpindahan melalui tangan.

"Bisa tinggal dimasukkan ke dalam daftarnya (untuk diisikan dompet digital atau token listriknya). Nanti masuk notifikasi, 'Hore, masuk (dananya).' Polisi menunggu kapan dibagi-bagi duitnya, (ternyata) nggak ada bagi-bagi duit," katanya.

Serangan fajar seperti ini, kata Beren akan sangat mudah untuk dilakukan dibanding dengan cara konvensional. Sehingga, ruang untuk melakukannya pun jadi semakin besar untuk terbuka.

Sedangkan untuk dompet digital, Plt. Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Syahril Ramadhan mengatakan, pihaknya telah menggandeng pihak pelapor yang mengeluarkan uang elektronik.

"Jadi, sekarang orang bisa saja tidak menggunakan cash, tapi pakai GoPay, OVO, dan Dana. Jangan sampai uang elektronik ini dimanfaatkan untuk penggunaan dana pemilu secara ilegal," kata Syahril. (Abdul Hafiz)