SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Polemik tapal batas wilayah Palembang yang membuat Tegal Binangun masuk Banyuasin hingga kini masih berlarut-larut dan belum ada titik terangnya.

Padahal hal itu sudah berlangsung lima tahun sehingga membuat warga Tegal Binangun risau dan berulang kami menyuarakan keinginan mereka agar tetap bergabung menjadi bagian Palembang.

Menanggapi polemik itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Akmal Malik, MSi mengatakan nanti akan ada diskusi khusus membahas itu.

"Nanti ya itu bahas itu (Tegal Binangun)," ujarnya singkat disela pembukaan seminar nasional HUT Apeksi di hotel Aryaduta, Rabu (7/6/2023).

Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan akan membahas nasib Tegal Binangun nanti dengan Mendagri di Jakarta.

Dia mengatakan akan tetap memperjuangkan agar Tegal Binangun masuk Palembang.

"Iya kita usulkan tetap masuk Palembang tapi bagaimana hasilnya nanti akan tahu usai dibahas bersama, Mendagri" ujar Harnojoyo.

Sebelumnya Pemkot Palembang telah menggelar rapat mengenai Tegal Binangun namun bukan membahas tapal batas tapi bagaimana layanan di wilayah itu.

Pemkot Palembang memastikan akan tetap akan memberikan layanan administrasi pada masyarakat. 

Layanan masyarakat harus tetap berjalan jangan sampai stop sebab belum diputuskan nasib Tegal Binangun saat ini.

"Bagaimanapun layanan masyarakat tidak boleh berhenti harus tetap berjalan jangan sampai tidak ada layanan.

Jangan sampai nanti mereka belum masuk Palembang tapi Banyuasin menyetop layanan ke masyarakat sehingga masyarakat terkendala," kata Asisten 1 Setda Palembang Yanuarpan saat memimpin rapat beberapa hari lalu.

Baca juga: Tegal Binangun Diklaim Banyuasin, Ternyata Gaji RT hingga Air Bersih dari Pemkot Palembang

Masyarakat Ancam Golput

Adanya ancaman warga Tegal Binangun, yang sempat mengancam akan menjadi golongan putih (Golput) alias tidak mau memilih, pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, direspon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. 

Menurut orang nomor satu di Bumi Sriwijaya itu, terkait dengan adanya ancaman itu, Herman Deru mengatakan, jika yang namanya memilih itu adalah hak setiap warga negara dalam berdemokrasi.