Baca tanpa iklan
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.
Hal ini diungkapkan Yasonna saat mengumumkan status Partai Demokrat versi Moeldoko secara virtual, Rabu (31/3/2021).
Aiddinul Ikhsan memberikan respon atas tidak disahkannya Partai Demokrat versi Moeldoko oleh Kememkumham.
Aiddinul merupakan salah satu pendukung adanya KLB Demokrat di Sibolangit beberapa waktu yang lau.
Saat itu, Aiddinul menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Ogan Ilir.
"Kalau ditanya langkah selanjutnya Partai Demokrat kubu Moeldoko, dipastikan ke pengadilan untuk menguji AD ART Partai Demokrat tahun 2020, sesuai dengan UU atau tidak," kata Addinul, Rabu (31/3/2021).
• Pemerintah Tolak KLB Demokrat, Mahfud MD : SBY dan Moeldoko Sahabat Saya
Menurut mantan anggota DPRD Ogan Ilir ini, keputusan Kemenkumham atas hasil KLB Demokrat di Sibolangit memang sudah jelas dan terang benderang, meski tidak sesuai harapan pihaknya.
"Menang atau kalah sudah biasa. Bagi kami-kami (sebagai mantan ketua versi AHY) telah melalukan sesuatu untuk perubahan yaitu melalui KLB demokrat di Sibolangit.
Tidak ada cara lain selain KLB Demokrat di Sibolangit untuk merubah AD dan ART partai Demokrat. Semoga semua ada hikmahnya," tukas Addinul.
Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Sumsel, menyambut baik sikap Kemenkumhan tidak mengesahkan Demokrat kubu Moeldoko.
Ketua DPC Partai Demokrat Muaraenim, Wahyu Sanjaya, menyatakan jika pemerintah dalam hal ini memposisikan netral, sehingga apa yang benar selama ini akan jadi pemenang.
"Jadi, apa yang benar tetap akan benar. Alhamdulillah Kemenkumham tetap netral dan bertindak sesuai UU dan peraturan yang ada," kata Wahyu Sanjaya.
• DPC Partai Demokrat Musirawas: Pemerintah Masih Objektif, Tolak Pengesahan KLB Partai Demokrat
Hal senada diungkapkan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Prabumulih, Marhaili Sutomo, jika putusan Kemenkumham tersebut tepat mengingat KLB Demokrat di Sibolangit abal- abal.
"Alhamdullilah, kita bersyukur Menkumham sudah menyikapi secara objektif dan profesional. Artinya, pemerintah menjaga iklim demokrasi sehingga KLB ditolak," tuturnya.
Ia berkayakinan teguh, jika Partai Demokrat kedepan akan semakin solid dibawah kepeimimpinan AHY dan jajaran pengurus di Sumsel menjaga marwah partai.