Baca tanpa iklan
SRIPOKU.COM --- Dikabarkan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat , Senin (08/03/2021) melaporkan hasil KLB ke kantor Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia.
Di bagia lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga akan datangi kantor Kemenkum-HAM di Jakarta Selatan, pada hari yang sama Kementerian Hukum dan HAM pada hari yang sama.
Kubu Agus Harimurti menyampaikan seluruh bukti bahwa KLB di Sumatera Utara hari Jumat lalu, tidak sah.
Dalam kesempatan itu, kubu Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti menunjukkan k bahwa KLB yang terjadi adalah abal-abal dan dilaksanakan inkonstitusi.
Baca juga: Marzuki Alie Optimis Partai Demokrat Bisa Kembali Jaya, Akhiri Sebagai Partai Keluarga
Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Jangan Cengeng, Moeldoko Diminta Mundur dari Istana
"Ya, kami besok akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART," kata petinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat, Minggu (07/03/2021).
Dikatakan, AHY akan dating didampangi oleh 34 pimpinan Partai Demokrat dari 34 provinsi dan perwakilan majelis tinggi Partai Demokrat.
Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:
Syarif Hasan mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan ayahanda dari AHY, tidak ikut ke kantor Kemenkum-HAM.
Dikatakan, dalam kunjungan tersebut Partai Demokrat akan turut membawa berkas lengkap untuk menunjukkan legalitas partai kepada Kemenkumham.
Baca juga: Kader Demokrat Gelar Ritual Cap Jempol Darah, Sumpah Setia Kepada AHY
Cap Jempol Darah
Kader Demokrat yang tetap setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono melawan dan menganggap terpilihnya Moeldoko sebagai bentuk kezaliman.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono, pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta menyampaikan ritual “sumpah darah” dengan membubuhkan menyematkan cap jempol darah di Sekretariat Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur.
Ketum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, mengatakan tujuan utama aksi cap jempol darah ini sebagai wujud kecintaan dan dukung mereka terhadap Agus Yudhoyono.
Santoso mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kezoliman atas KLB Deliserdang.
Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:
"Kegiatan ini juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Untuk itulah itulah kegiatan ini kami lakukan," katanya.
Santoso meyakinkan, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta akan terus melawan kezaliman terhadap kepengurusan sah AHY sebagai Ketum Demokrat.
Santoso memastikan, KLB di Deli Serdang sama sekali tak memenuhi syarat-syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.
Sehingga ia berani KLB tersebut “bodong” atau abal-abal dan melukai hati para kader Partai Demokrat, serta masyarakat.
"Diminta kepada Kader DPD sampai sudah anak ranting di DKI Jakarta untuk tetap solid dalam satu barisan setia dan mendukung AHY sebagai Ketum," ucap dia.
Sementara itu, dalam pidato politik setelah terpilih Ketum Demokrat, Moeldoko mengapresiasi penyelenggaraan KLB Deliserdang.
Moeldoko menegaskan bahwa KLB tersebut sebuah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Partai Demokrat menjadi partai demokratis, terbuka, dan modern.
Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:
"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ ART," kata Moeldoko dalam tayangan live Facebook Tribun Medan, Jumat (05/03/2021) malam.
"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan untuk itu," kata Moeldoko.
Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Jangan Cengeng, Moeldoko Diminta Mundur dari Istana
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengkritisi jabatan Moeldoko, setelah terpilih Ketum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Sumatera Utara.
Yunarto Wijaya melalui akun Twitter resminya pada Sabtu (06/03/2021), meminta Moeldoko mengundurkan diri dari Istana sebagai Kepala Staf Presiden.
Yunarto menilai, posisi ketua KSP merupakan citra pemerintah.
"Jauh lebih penting dari urusan internal Partai Demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," tulis Yunarto.
Berpeluang KLB Disahkan
Pengamat politik Hendri Satrio menilai, Partai Demokrat kubu Moeldoko tetap berpeluang untuk mendapatkan Surat Keputusan Menkum-HAM.
“Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata Hendri kepada Kompas.com, Sabtu (06/03/2021).
Hendri mengatakan, SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Jokowi.
Namun, jika ia melihat proses keberlangsungan KLB Jumat kemarin, Moeldoko sudah mendapat “restu”.
"Kemungkinan sih kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar aja, KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihat lah," katanya Hendri. *****
Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini: