Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Persoalan utang proyek ke pihak ketiga tengah dihadapi Pemerintah Kota Palembang.
Saat ini Pemkot Palembang mencari cara untuk melunasi utang-utang tersebut.
Sebelumnya Pemkot Palembang, mewacanakan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir mencapai Rp 116 miliar.
Namun kemudian Pemkot nyatanya lebih memilih untuk melakukan efisiensi mulai dari Perjalanan dinas, makan minum dan lainnya.
Kondisi ini jelas berimbas kepada kontraktor yang menantikan pembayaran dari pihak Pemkot Palembang.
Pihak kontraktor terpaksa gadaikan mobil hingga sertifikat tanah, supaya dapat pinjaman untuk membayar karyawan, sampai ada pembayaran dari Pemkot.
Salah seorang kontraktor proyek dari pihak ketiga inisial IR mengungkapkan sejak beberapa tahun terakhir, kerjasama yang dilakukan dengan Pemkot Palembang selalu meninggalkan utang.
Terutama bila pengerjaan proyek berada di penghujung tahun, sehingga untuk pelunasan baru bisa dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.
Imbasnya, IR harus memutar otak untuk membayar gaji para pekerja yang menggantungkan nasibnya dari pembayaran proyek pekerjaan sembari menunggu pencairan.
"Ya terpaksa harus gadai surat jaminan pekerjaan. Dulu pernah saya gadai mobil dan surat tanah karena lama menunggu proses pencairan atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar," ungkap IR, Senin (8/2/2021).
Dijelaskannya, saat pengajuan berkas penagihan pembayaran dalam sepekan dirinya bisa bolak-balik untuk memastikan kapan pencairan sembari melengkapi berkas yang dibutuhkan.
"Paling lama kalau adminitrasi lengkap untuk SP2D ada yang seminggu cair, ada juga sebulan baru pencairan. Semua tergantung kondisi keuangan Pemkot," katanya.
Untuk tahun ini, ada beberapa proyek pengerjaan infrastruktur yang baru dibayarkan uang muka, seperti pembangunan instalasi PDAM untuk pemasangan pipa dari Tegal Binangun dengan total proyek Rp 32 miliar.
"Ada yang tinggal 5 persen, 95 persennya sudah pembayaran. Ada juga yang baru dibayar uang muka," katanya.
Sementara Itu, Inspektorat Kota Palembang, Gusmah Yuzar mengatakan, Pemerintah Kota Palembang masih mengupayakan pembayaran sisa utang proyek ke pihak ketiga sesegera mungkin, tanpa harus melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
"Tergantung uang siap langsung dibayarkan, target kami tahun ini tidak ada lagi utang-utang. Sama seperti tahun di 2020, tahun lalu memang masih ada utang tapi semua kewajiban kita untuk pembayaran 2018-2019 sudah dibayarkan. Nah, tahun ini juga sama kita upayakan segera lunas," katanya.
Sebelumnya, Walikota Palembang, H Harnojoyo mengatakan, dirinya selalu menekankan agar OPD di lingkup Pemerintah Kota Palembang harus menyiapkan rencana kerja secara matang sehingga semua pekerjaan bisa dimulai di awal tahun.
"Jadi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, perputaran uang untuk perekenomian di Kota Palembang sudah bisa dijalankan diawal tahun," tutupnya.
Penjelasan Sekda
Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan bahwa langkah Pemkot Palembang untuk meminjam Rp 116 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) baru sebatas wacana.
Mereka belum mengajukan pinjaman lantaran masih mempertimbangkan dan mengkaji banyak hal.
"Sampai sekarang masih tahap pengkajian, surat pun belum kita layangkan. Baru wacana saja, tapi memang untuk penjajakan awal dan konsultasi ke PT SMI serta pembahasan di Banggar DPRD, kita belum ditingkat proses pinjam," jelasnya, Rabu (3/2/2021).
Dewa membenarkan bahwa Pemkot Palembang masih ada hutang proyek OPD tahun 2020 yang belum dibayarkan.
Mereka mereka masih mempertimbangkan, diantaranya soal bunga pinjaman meski jika dibandingkan dengan Bank Sumsel Babel (BSB) bunga yang dikenakan PT SMI relatif lebih kecil.
"Sebenarnya ini kali pertama Pemkot untuk mewacanakan pinjaman, namun sebelumnya seperti Provinsi dan Pemkab Banyuasin juga pernah mengajukan pinjaman ke PT SMI," katanya.
Pemkot berupaya untuk membayar hutang proyek tahun 2020 tanpa harus melakukan pinjaman ke pihak ketiga.
Caranya dengan menerapkan efisiensi semua OPD, mulai dari mengurangi frekuensi perjalanan dinas, pemeliharaan barang dan kantor, ATK ataupun makan minum sehingga akan mengakomodir efisiensi anggaran
Efisiensi ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 namun sayangnya sejumlah OPD masih menganggarkan tinggi.
"Harusnya perjalanan Dinas hanya 2-3 orang, makan minum 70 porsi dan kualitasnya harus dikurangi. Sesuai aturan Kemenkue, setelah dua jam rapat baru keluar Snack. Begitu juga pengurangan ATK tanpa menggunakan kertas, apalagi sekarang serba digital," katanya.
Selain itu, efisiensi terkait kendaraan dinas untuk esselon 4 hanya untuk operasional turut dibatasi." silakan tetap esselon 4 pakai tapi untuk uang minyak dll semua ditanggung sendiri," ujarnya.
Tak hanya perampingan anggaran, kata Dewa pihaknya juga mengoptimalkan penerimaan retribusi dan pajak daerah.
Termasuk menggali potensi pendapatan baru yang ada di Kota Palembang.
"Tahun ini baik retribusi dan pajak daerah Kota Palembang dikisaran Rp 1,4 Triliun. Ada peluang dari pajak BPHTB yang belum terbayar dari Pertamina sehingga kita optimis dengan telah dibentuknya tim Pokja optimalisasi retribusi target ini bisa tercapai," jelasnya.
• Rizieq Shihab Diserahkan ke Kejaksaan Agung, Kena Tiga Tuduhan Perkara
• Minta Maaf Kepada Kedua Orang Tua, Ridho Roma: Saya Ingin Sembuh Dari Kecanduan Narkoba