Larangan FPI

Pasca Dilarangnya FPI: Kembalikan Islam yang Moderat, Toleran, Ramah, dan Suka Dialog

Editor: Wiedarto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politisi Maman Imanulhaq yang juga Ketua KITA (Kerapatan Indonesia Tanah Air) berbincang dengan redaksi Tribunnews di Palmerah, Jakarta, Senin (23/11/2020). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah pemerintah yang melarang seluruh aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq mengatakan, langkah yang diambil pemerintah adalah semata-mata untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, Islam yang toleran, dan Islam yang ramah.

"Tentu PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah," ujar Maman kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Ia menyebut, cara melakukan amar maruf adalah dengan cara yang baik, sementara dalam menegakkan nahi munkar pun harus dilakukan dengan konstruktif, tidak kriminal, tidak anarkis, tidak juga melanggar hukum.

"Islam adalah agama yang mengedepankan dialog, Islam adalah agama yang menginginkan terciptanya harmoni," ucapnya.

Setelah dilarangnya kegiatan FPI, kata Maman, PKB berniat memfasilitasi para eks FPI untuk sama-sama belajar bagaimana merusmuskan kembali dakwah yang betul-betul menggugah dan mengajak, bukan mengejek.

Dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan Islam.

"Ini bisa menjadi momentum umat Islam untuk kembali menguatkan komitmen keislamannya, Islam yang menjadi energi untuk perdamaian dan juga perubahan," paparnya.

"Sekaligus juga meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. Nilai kebangsaan hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan," sambungnya.

Terkait nasib para santri di Markaz Syariah Megamendung milik Habib Rizieq Shihab, Maman mengingatkan dan meminta pemerintah untuk memperhatikan juga nasib para santrinya.

"Jangan sampai, karena konflik lahan masa depan anak-anak muda yang mencari ilmu itu terabaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk memberikan wawasan keislaman yang kuat soal akidah, syariah dan juga nilai-nilai kebangsaan," papar Anggota Komisi VIII DPR itu.

Usai Front Pembela Islam (FPI) dilarang oleh pemerintah, sejumlah pimpinan FPI menyambangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi pukul 14.30 WIB, di depan Jalan Petamburan III tampak tak ada penjagaan ketat dari para laskar.

Di kantor Sekretariat FPI, terlihat Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Mengenakan gamis berwarna putih, Sobri tampak ditemani menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatos.

Halaman
12

Berita Terkini