Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Sripoku. Com Ehdi Amin
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemkab Lahat, telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak rumah sakit, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya.
Beberapa rumah sakit yang sudah dinyatakan deal, dengan pemkab Lahat untuk menjalan program berobat gratis diantarnya, RS Besemah Kota Pagar Alam, RS Arbain Muara Enim, RSMH Palembang dan tentunya RSUD Lahat.
Bahkan, Pemkab akan terus mengajak kerjasama RS lain diantaranya, RS Charitas Palembang. Untuk itu, bagi warga Lahat yang mau berobat diempat RS tersebut cukup dengan KTP KK saja.
"Insaallah pelayanan akan lebih baik walau KTP KK. Nanti RS yang kita kerjasamakan akan klaim ke Pemkab Lahat," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Lahat, Ponco Wibowo, SKM, MM, saat dihubungi.
• Detik detik Pelaku Pencurian di Palembang Tewas Dikeroyok Massa, Saksi Sebut Ada Dua Pelaku
• Sopir Truk Tewaskan Pengendara di Kenten Ditetapkan Tersangka, Polisi Ungkap Penyebab Kecelakaan
• 5 Januari Tol Palembang Kayu Agung Ditutup, Alternatif Jalan ke Lampung Lewat Tol Kayu Agung
Keputusan Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan dan beralih ke menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam memberikan pengobatan gratis kepada warga ternyata sudah dikaji secara mendalam.
Pemkab Lahat memastikan tidak ada pelanggaran dalam kebijakan tersebut.
"Ya tentu sudah kita kaji. Mengapa kita pindah ke KTP KK karena kita tidak memiliki angaran untuk dititipkan ke BPJS. Selama ini kita harus bayar Rp46 miliar. Dengan kenaikkan yang ada ini kita tak sanggup. Gak ada yang kita langgar aturan atau apapun karena anggaran kita tak memungkinkan. Sementara, berobat gratis ini harus tetap jalan, "kata dia.
Dijelaskan Ponco, beda BPJS dan KTP KK hanya pada pembayaran.
Menurut dia, dengan KTP Pemkab Lahat hanya bayar yang sakit saja.
Sementara kalau BPJS, ada tidaknya yang sakit harus tetap bayar. Diungkapkanya, ada
168.385 jiwa warga Lahat yang selama ini diklalim ke BPJS.
"Lagaian kan itu untuk warga kelas III saja. Untuk TNI-Polri dan PNS tetap,"ujarnya.
Sebelumnya, wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA, mengungkapka, pihaknya tak lagi melakukan kerjasama dengan BOJS Kesehatan.
Pihaknya dalam memberikan pelayanan kesehatan resmi beralih, dari BPJS ke KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Peralihan ini dikarenakan, naiknya iuran dari BPJS Kesehatan.
Haryanto membenarkan, bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan KTP dan KK.
Bahkan meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.
"Walau harus dirujuk ke Palembang, juga bisa. Nanti ada petugas yang kita tunjuk yang mengurusnya. Jadi nanti RS rujukan, langsung klaim ke Pemkab Lahat," ujar Haryanto.
Dari data Dinas Kesehatan Lahat, setidaknya tahun 2018 ada 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 jumlah tersebut meningkat hingga 200 jiwa. Dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 46 miliar. Angka tersebut dipastikan membengkak, jika program berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan.
"Kalau menggunakan KTP dan KK, cukup bagi yang sakit saja yang kita bayar. Kalau selama ini kan, warga yang sakit atau tidak, kita harus bayar iuran. Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain masyarakat," ucap Haryanto.
BPJS Kesehatan KC Lubuklinggau, belum merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Lahat, perihal tinggalkan kepersertaan BPJS warganya.
Kabid Umum BPJS Kesehatan KC Lubuklinggau, Risca saat dihubungi hanya menanyakan ada apa dan bilang apa yang bisa dibantu.
"Iya ada yang bisa dibantu," jawab Risca saat dihubungi, sripoku.com, Jumat (3/1/2020).
Namun saat ditanyakan, perihal tanggapan pihaknya terkait kebijakan Pemkab Lahat, Risca hanya diam dan membaca pesan whatshaap yang dikirim kepadanya.