Pemilu 2019

Prabowo Subianto Minta Para Pendukungnya tak Demonstrasi di MK Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Editor: Sudarwan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Prabowo Minta Para Pendukungnya tak Demonstrasi di MK Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Prabowo Minta Para Pendukungnya tak Demonstrasi di MK Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para pendukungnya bersikap dewasa dan tenang dalam menyikapi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno telah memutuskan untuk menempuh jalur hukum terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

"Kita percaya pada hakim MK, apapun keputusannya kita sikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.

Itu sikap kami dan permohonan kami. Percayalah niat kami untuk kepentingan bangsa negara, umat dan rakyat," ujar Prabowo melalui video yang diterima Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2019, Ini 8 Orang Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Peluang Prabowo Jadi Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) Tentukan Jadwal Sidang yang Dipimpin 9 Hakim

Hadapi Sidang Gugatan Prabowo-Sandi di MK, Sejumlah Alat Bukti Ini yang Disiapkan KPU Sumsel

SBY Minta Pernyataan Prabowo Soal Pilihan Politik Istrinya Ani Yudhoyono tidak Diberitakan

Gugatan Prabowo Bisa Dikabulkan MK dan Jadi Presiden RI, Tim Hukum BPN Miliki Alat Bukti Cukup Valid

Prabowo Subianto pun meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di MK saat sidang sengketa hasil pilpres.

Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut.

 Jokowi vs Prabowo. (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

Prabowo menekankan, sejak awal dirinya dan Sandiaga berpandangan bahwa aksi menyatakan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan damai dan anti kekerasan.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21 hingga 22 Mei lalu berujung kerusuhan.

"Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini, bukan seperti itu penyelesaiannya.

Karena itu saya dan Sandiaga Uno berharap semua pendukung kami selalu tenang dan sejuk, damai dan berpandangan baik serta laksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan sesama anak bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf.

Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2019, Ini 8 Orang Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Pasca Aksi 22 Mei Wapres Jusuf Kalla Didatangi Prabowo Subianto, Ini Komentar Jusuf Kalla

Relawan Jokowi Maruf dan Prabowo Sandi Gelar Berbuka Bersama di Menteng

Prabowo-Sandi Tolak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2019 yang Diumumkan KPU RI

Sikapi Pengumum Pilpres 2019 Dini Hari, BPN Prabowo Sandi Siapkan Materi Ajukan Gugatan ke MK

Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335.

Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen.

Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).

Adapun MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada 14 Juni 2019.

Menurut jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni.

Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf 

Buka Pintu bagi Parpol Oposisi

Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Seperti dilansir kompas.com sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Video: Rosa Meldianti Mendadak Nangis Minta Maaf Pasca Ayah Dewi Perssik Wafat, Gegara Ini?

Ayu Ting Ting Kembali Dikaitkan Lagi dengan Raffi Ahmad Gara-gara Kalimat Umi Kalsum di Instagram

Viral Video Seorang Wanita Berdebat dengan Driver Taksol di Palembang, Ini Penjelasan dari Wanita

Punya 8 Pabrik Uang, Ternyata Begini Penampakan Rumah Inul Daratista, Toilet Mewahnya Disoroti

Mengejar Target Kuliah, Anak Pasangan Artis Tak Malu Jadi Driver Ojol

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat.

Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.

Lebih akrab dengan Gerindra Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, sebagian besar parpol koalisi pendukung pemerintah sebenarnya lebih tertarik mengundang Gerindra untuk bergabung daripada parpol lain di koalisi oposisi.

Sumber itu juga mengungkapkan kemungkinan Gerindra untuk balik badan.

Sebab, petinggi parpol, semisal sekretaris jenderal parpol pendukung pemerintah memiliki hubungan komunikasi yang lebih baik dengan Gerindra dibandingkan dengan parpol lain dalam koalisi oposisi.

Inilah 5 Arti Mimpi: dari Mimpi Perselingkuhan hingga Berhubungan Intim dengan Mantan, Pertanda Apa?

Niat Puasa Senin Kamis Lengkap Latin & Arti, Ternyata Keutamaannya Bagi Wanita Sungguh Dahsyat

Kepergok Liburan Bareng Luna Maya, Sosok Ini Bongkar Hubungan Sebenarnya, Faisal Ingin Serius?

Pernah Ngetop dan Terkenal, Karir 4 Seleb Ini Tenggelam Setelah Menikah, Ada yang Sakit-Sakitan

Politikus PDI-P Aria Bima mengonfirmasi bahwa Gerindra memang tetap memiliki peluang bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

“Dalam hal memperjuangkan kepentingan bangsa, Jokowi dan Prabowo memiliki ikatan yang kuat. Mereka memiliki kesamaan dalam program dan kebijakan,” ujar Aria.

Namun, perbincangan formal mengenai hal itu akan mulai dilakukan setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

Sementara hasil Pilpres 2019 tengah digugat Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Terbuka jika Gerindra Ingin Gabung Koalisi". Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Berita Terkini