Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Sripoku.com, Fajeri Ramadhoni
SRIPOKU.COM, SEKAYU--Banyak informasi simpang siur mengenai berobat di RSUD Sekayu yang tidak lagi menerima Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung ditindak lanjuti oleh Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Muba Beni Hernedi, Dimana, Co Pilot Kabupaten Muba ini melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RSUD Sekayu, Senin (14/1/19).
"Ya, hari ini saya langsung datang ke RSUD Sekayu ingin memastikan kerisauan atau ketakutan di masyarakat. Karena ada warga Muba di rumah saja karena sakit dan tidak mau berobat ke RSUD Sekayu, sebab mereka khawatir tidak bisa diterima karena menggunakan KK dan KTP," kata Beni.
Oleh karena itu, Beni membantah dengan tegas bahwa issu tersebut tidaklah benar saat ini warga itu saya bawa dan dilayani seperti biasanya dengan menggunakan KK dan KTP.
Selain itu juga, perlu digaris bawahi, peran BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan maupun pelayanan kepada warga.
• Ciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif, Polres Musirawas Galakkan KKYD
• DLH Banyuasin Sebut PT SBP Diduga tidak Miliki Izin, Diancam akan Dibongkar
• Teja Paku Alam Putuskan Hijrah ke Semen Padang
"Jangan salahkan Pemkab Muba, BPJS Kesehatan harus ikut sosialisasi. Liat saja masih banyakwarga belum masuk BPJS, padahal mereka ingin masuk BPJS,"ujarnya.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Muba, Bayu Saputra menerangkan, terkait sosialisasi maupun pengetahuan masyarakat terhadap BPJS seharusnya melalui pihak rumah sakit juga bisa, karena saat ini masih pendataan KK dan KTP. Oleh karenanya, pihak rumah sakit bisa mengarahkan mereka ke peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Namun terkait pasien yang berobat di poli eksekutif, tentunya itu merupakan hak pasien itu sendiri. Karena, bila si pasien mau masuk BPJS tentu kepoli eksekutif harus ada surat penghantar dari Faskes I. Nah, apakah warga itu mau melalui prosedur itu,"ungkapnya.
Ketika disimggung mengenai kurangnya sosialisasi, Bayu menampik hal tersebut, bahwa untuk secara mandiri pihaknya sudah melakukan secara langsung dengan terjun kedesa-desa untuk mensosialisasikan program pemerintah pusat ini.
"Kami sudah ke Kecamatan Tungkal Jaya dan memberikan pemahaman, tinggal lagi di Kecamatan Lais hanya menunggu waktu yang tetapi. Pihaknya terbuka, jadi kami sosialisasi secara mandiri," jelasnya. (cr13)
===