Baca tanpa iklan
Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan telah melakukan mapping dan penyelidikan terhadap kasus ini.
“Sudah teridentifikasi beberapa kelompok tinggal mengkrucutkan apakah kelompok ini benar atau tidak,” ujar Iqbal, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/12/2018) melansir Kompas.com.
Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan mengejar pelaku pembunuhan ini ke mana pun.
"Kami akan kejar ke mana pun Kelompok Kriminal Bersenjata ini berada,” ujarnya.
Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah memerintahkan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan beberapa pejabat utama Polri memeriksa lokasi kejadian untuk menganalisa dan memitigasi situasi keamanan di Papua.
Iqbal menyayangkan adanya kasus pembunuhan terhadap 31 pekerja ini.
Pasalnya pekerja ini membangun proyek infrastruktur demi kepentingan publik.
Pembangunan ini bertujuan memberi akses konektivitas antarwilayah di Papua, yaitu Kabupaten Nduga ke kabupaten lain.
Iqbal mengimabu masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk tidak cemas.
“Hanya di titik Distrik Yigi Kabupaten Nduga (rawan), masyarakat kami minta tenang tidak perlu cemas. Percayakan kepada TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah hukum,” ujar Iqbal.
“Kami akan mengejar kelompok-kelompok ini dan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang ada,” pungkasnya.
4. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta TNI dilibatkan dalam penanganan kasus ini.
Senada dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, Kharis mengatakan aksi ini merupakan gerakan separatisme.
“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji. Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak," ujar Kharis melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/12/2018) dilansir dari Kompas.com.
"Jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," tuturnya.
Menurut Kharis, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data serta infomasi intelijen terkait kasus tersebut.
Ia meyakini, TNI dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk menentukan lamgkah dalam penanganan kasus ini.
Sejalan dengan Menhan, Kharis menilai kasus ini tidak lagi masuk kategori kriminal, melainkan telah mencederai kedaulatan negara Indonesia.
"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini mencederai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian,” kata Kharis.
(SRIPOKU.COM/BERBAGAI SUMBER)
====