Program Tiga Juta Rumah, Harapan Hunian Terjangkau Bagi Masyarakat Meski Dihadang Banyak Tantangan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Memiliki rumah layak huni masih menjadi impian banyak masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Menjawab kebutuhan itu, pemerintah mencanangkan Program Tiga Juta Rumah.

Targetnya, jutaan keluarga bisa mendapatkan hunian yang bukan hanya terjangkau, tetapi juga layak ditempati dengan fasilitas memadai.

Namun, untuk mewujudkan program ambisius ini, jalan yang dilalui tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan lahan, tingginya harga material bangunan, keterbatasan daya beli masyarakat, hingga koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya solid.

Kendala dari sisi suplai

Tantangan pertama datang dari sisi penyediaan atau suplai. Harga tanah terus meroket, terutama di kawasan perkotaan dan pinggiran kota yang justru paling tinggi kebutuhan rumahnya. Tak jarang, lahan untuk pembangunan rumah rakyat kalah bersaing dengan proyek komersial seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun perumahan elit yang dinilai lebih menguntungkan bagi pemilik lahan.

Proses perizinan dan administrasi tanah yang panjang dan berbelit juga memperlambat laju pembangunan. Di sisi lain, fluktuasi harga material bangunan seperti semen, baja, dan bata membuat biaya konstruksi semakin tidak pasti. Ketergantungan terhadap material impor untuk beberapa komponen juga membuat biaya pembangunan sangat dipengaruhi kondisi nilai tukar rupiah.

Belum berhenti di situ, kapasitas developer kecil yang sering menjadi ujung tombak pembangunan rumah bersubsidi juga terbatas. Akses modal yang sulit, kemampuan manajerial yang belum merata, hingga keterampilan tenaga kerja konstruksi yang tidak semuanya tersertifikasi membuat kualitas pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah.

Daya beli masyarakat masih terbatas

Dari sisi permintaan atau demand, masalah daya beli masyarakat tidak kalah berat. Sasaran utama program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang penghasilannya pas-pasan. Walaupun cicilan rumah bisa dikategorikan ringan, uang muka (DP) tetap menjadi batu sandungan utama.

Bagi pekerja informal, tantangan lebih berat lagi. Syarat perbankan yang meminta pekerjaan tetap dan slip gaji membuat banyak masyarakat gagal mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ditambah lagi, tingginya suku bunga kredit membuat cicilan bulanan menjadi beban besar bagi keluarga kecil.

Tak jarang, ketidakstabilan ekonomi dan laju inflasi juga menggerus kemampuan masyarakat untuk menabung. Akibatnya, banyak calon pembeli rumah akhirnya memilih menunda, atau tetap tinggal di kontrakan maupun kos.

Tantangan regulasi dan kebijakan

Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan lain. Program Tiga Juta Rumah melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian PUPR, BP Tapera, OJK, perbankan, developer, hingga pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan bisa tumpang tindih dan implementasi di lapangan menjadi lambat.

Peran pemerintah daerah (Pemda) juga sangat penting. Mereka bukan hanya berwenang dalam urusan izin, tapi juga dalam penyediaan lahan serta pembangunan infrastruktur pendukung. Sayangnya, prioritas dan kemampuan setiap Pemda berbeda-beda.

Masalah infrastruktur ini sangat krusial. Banyak rumah sudah dibangun, tetapi berada di lokasi jauh dari pusat kota, sulit dijangkau, dan minim fasilitas. Tanpa akses jalan yang baik, air bersih, listrik, sekolah, transportasi umum, hingga puskesmas, rumah-rumah itu akhirnya ditinggalkan penghuni dan menjadi kawasan sepi.