Serapan APBD 2025 Lambat, Waka DPRD Sumsel Nopianto Sebut Faktor Transisi dan Efisiensi Anggaran

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Ketua (Waka) DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H Nopianto, S.Sos., MM., tak menampik lambatnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025 ini. 

Menurutnya, kondisi ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah, melainkan dipengaruhi sejumlah faktor yang memang bersifat struktural dan administratif, serta faktor lainnya. 

"Faktor pertama yang memengaruhi lambatnya penyerapan anggaran, adalah adanya transisi kepemimpinan dari Penjabat (PJ) gubernur ke gubernur terpilih, " kata Nopianto, Senin (18/8/2025).

Hal ini dikatakannya, membuat seluruh program harus melalui proses exiting ulang, untuk menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah baru.

"Penyesuaian ini, berdampak langsung pada keterlambatan pelaksanaan program yang telah direncanakan, " ujarnya. 

Selain itu, politisi partai NasDem ini juga menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, terkait efisiensi anggaran yang keluar pada tahun berjalan.

Inpres tersebut secara otomatis mengharuskan pemerintah provinsi melakukan penyesuaian kembali, terhadap anggaran yang sudah ada. 

Proses penyesuaian itu memakan waktu cukup panjang sehingga menyebabkan keterlambatan pada kegiatan yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ketika OPD terlambat melaksanakan kegiatan akibat exiting ulang maupun penyesuaian Inpres efisiensi, maka serapan anggaran ikut tersendat. Jadi, ini bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi memang berkaitan dengan regulasi dan proses administrasi yang harus dilalui,” jelas Nopianto.

Ia menambahkan, keterlambatan juga diperparah oleh kegiatan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Sejumlah proyek strategis masih dalam tahap lelang sehingga anggaran belum bisa dicairkan sepenuhnya.

 “Apalagi saat ini masih proses lelang. Mungkin di awal bulan depan penyerapan mulai agak lancar karena proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan,” paparnya.

Ditambahkannya, alokasi APBD Sumsel sebagian besar terserap pada pembangunan infrastruktur, melalui OPD seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim. 

Namun, karena proses lelang dan penyesuaian anggaran masih berlangsung, pelaksanaannya tertunda.

Meski begitu, Nopianto menekankan DPRD terus mendorong agar pemerintah provinsi mempercepat serapan anggaran, terutama menjelang akhir tahun 2025 ini.

Terkait dengan perubahan anggaran, Nopianto menyebut ada kenaikan meskipun tidak signifikan.