Ribuan Honorer Masuk Database di OKU Berpeluang Jadi PPPK Paruh Waktu

SRIPOKU.COM, BATURAJA - Ribuan honorer (sekitar 2000 lebih) sudah masuk dan terdata pada database yang selanjutnya akan  diakomodir sebagai PPPK paruh waktu.

Hal itu dikatakan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Mirdaili SSTP MSI melalui Kabid Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM OKU, Ravico Vinorica SE MSi kepada wartawan Selasa (12/8/2025).

Di kesempatan itu  Kepala BKPSDM menjelaskan, dari jumlah ribuan ini didominasi oleh tenaga teknis sedangkan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan jumlah tinggal ratusan saja.

Dikatakan Mirdaili setelah pelantikan PPPK penuh yang saat ini masih proses penerbitan NIP di BKN  baru dilanjutkan dengan proses pengumpulan data calon  PPPK Paruh waktu.

Pengajuan untuk PPPK paruh waktu ke MenPAN RB  batas waktunya sampai tanggal 20 Agustus 2025.

 Di kesempatan itu Kepala BKPSDM menjelaskan, pihaknya masih menunggu petunjuk untuk besaran gaji yang akan diterima PPPK paruh waktu.

“Kalau bunyinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” jelas Kepala BKPSDM.

PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai Non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu, sumber dana APBD.  PPPK paruh waktu ini  juga tetap memilki  NIP (Nomor Induk Pegawai).

Saat ditanya  berapa lagi honorer yang tidak msuk database, Kepala BKPSDM mengatakan, akhir tahun 2024 tidak diperbolehkan lagi mengangkat honor baru.

Sejak itu pula tidak ada lagi laporan atau penyampaian data honor yang belum masuk database ke bKPSDM .

“Tidak ada lagi laporan dari OPD , jadi kita tidak tahu apakah di masing-masing OPD masih ada honorer yang belum masuk database,” kata Kepala BKPDSM.

Terpisah Kepala  Pelaksana BPBD OKU Januar Effendy Mkom melalui sekretaris BPBD , Gunawansyah MM menjelaskan, sejak ada peraturan tidak boleh lagi mengangkat honor baru, maka tidak ada lagi honor yang belum masuk database di  pihak BPBD OKU.

”Sudah dibatasi semua honor yang tidak masuk database, “tandas Kalak BPBD OKU.

Meskipun BPBD membutuhkan bayak tenaga sukarelawan, namun pihak BPBD patuh dengan amanah undang –undang.