Herman Deru Tegaskan Arah Pembangunan Sumsel 2025–2029

PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan komitmennya dalam membangun Sumsel secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui visi besar “Sumsel Maju Terus untuk Semua” dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 yang berlangsung di Griya Agung (Senin, 16/6/2025).

HD menyampaikan bahwa visi ini merupakan kelangsungan fondasi pembangunan yang telah ditetapkan selama masa kepemimpinan sebelumnya.

Dalam arah kebijakan 2025–2029, Pemprov Sumsel mengusung 12 Program Strategi sebagai pilar utama pembangunan.

Di antaranya Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat, ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2026, Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), GSMP, Pendidikan, Infrastruktur tuntas dan merata di kabupaten/kota, Program Sumsel Interkoneksi memperkuat konektivitas antar wilayah, Mencetak 100.000 Sultan Muda Sumsel, Mendorong sektor pariwisata melalui Sumsel Wonderful 2030, Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan melayani, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Revitalisasi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Program-program ini bukan sekedar janji, namun bentuk komitmen nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat dari pelosok desa hingga pusat kota,” tegas HD.

Dalam forum tersebut, HD juga memaparkan 7 tantangan utama pembangunan yang menjadi fokus perhatian, mulai dari kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, kualitas SDM, hingga transformasi ekonomi dan reformasi birokrasi.

“Khusus untuk persoalan kemiskinan dan ketimpangan, saya meminta dilakukan inventarisasi rumah tidak layak huni agar dapat segera diintervensi menjadi layak huni,” ujarnya.

Kepada seluruh pemangku kebijakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumsel, HD menyampaikan Arah RPJMD harus menjadi pedoman bersama seluruh sektor, Melanjutkan program bermanfaat bagi rakyat, Pembangunan merata untuk semua wilayah, Seluruh pemangku kepentingan harus hadir membawa solusi konkret, Pemetaan masalah dan penguatan kapasitas daerah, Pemerintah wajib lebih dekat dan responsif terhadap masyarakat, Program yang dijalankan harus mencakup pada hasil, dan Evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

“Sumsel harus dibangun dengan semangat kolektif dan kolaboratif. Ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi kerja kita semua,” pungkas HD.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si yang berkesempatan hadir mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut.

Ia juga menekankan dua hal penting yang harus dilakukan Pemprov Sumsel dalam menyusun RPJMD yaitu Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Serta Kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran.