Dijuluki Preman tak Bisa Mati, Terbongkar Sosok yang Bisa Memerintah Hercules, Hanya 2 Orang Ini

"Hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia," katanya.

Rapen bahkan menyebut, dari informasi yang diketahuinya, hanya ada dua orang yang bisa memerintah Hercules, yakni Presiden Prabowo dan pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji yang juga mantan Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah.

"Di beberapa video juga hanya dua katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, Pak Prabowo sama Gus Miftah katanya kan."

"Nah saya pikir dengan dia menyebut begitu ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata ya atau sifatnya rekomendasi, tadi dari Komisi III supaya Grib misalnya ya langsung saja di dibubarkan atau dibekukan gitu," desaknya.

Rapen menyinggung Satgas Antipremanisme yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Menurutnya, satgas itu perlu diawasi DPR agar benar-benar bisa menumpas premanisme.

"Hari ini kan kalau saya tidak salah baca bahwa memang Kemenko Polkam itu sudah membentuk satgas penanganan premanisme. Nah itu juga perlu kita apresiasi, tapi harus diingat bahwa kami minta juga Komisi III itu juga harus melakukan pengawasan terhadap satgas ini."

"Kita tahu satgas-satgas juga banyak di republik ini itu dia persoalannya cuman kita belum merasakan betul keberadaan satgas-satgas ini," ujarnya.

Sementara itu, Advokat Hukum Anti-Premanisme, Saor Siagian juga turut menyoroti tingkah Hercules.

 Hercules berani menantang gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan juga menghina eks gubernur Jakarta, Sutiyoso.

Atas kelakuannya, Hercules menuai kemarahan pejabat lainnya.

Melihat kelakuan Hercules ini lah, Saor Siagian bingung mengapa ketua GRIB Jaya itu tidak ditindak secara hukum.

Saor juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIB Jaya.

"Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa diberikan kepentingan, kemudian perusahaannya ditutup," kata Saor Siagian dalam rapat dengan Komisi III DPR RI dilansir dari TribunNews.

Ia pun mengatkan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib.