Kepala Daerah di Sumsel Ramai Manfaatkan Medsos Sapa Warga, Ada Herman Deru hingga Ratu Dewa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Fenomena kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) yang aktif menggunakan media sosial (medsos) untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan warganya semakin marak.

Melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, para pemimpin daerah ini menyampaikan kegiatan, kebijakan, hingga menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.

Sebut saja Gubernur Sumsel Herman Deru (@hermanderu67 dengan 204 ribu pengikut di Instagram), Wali Kota Palembang Ratu Dewa (@ratudewa dengan 146 ribu pengikut), dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki (@muchendi dengan 16 ribu pengikut).

 Jumlah pengikut yang signifikan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap aktivitas para pemimpin mereka di dunia maya.

Para kepala daerah ini aktif mengunggah berbagai kegiatan yang mereka lakukan, mulai dari agenda pemerintahan, kunjungan kerja, hingga interaksi dengan masyarakat.

Mereka juga memanfaatkan platform ini untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang diambil agar diketahui oleh publik secara luas.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc., menilai bahwa ramainya kepala daerah bermain media sosial merupakan indikasi meningkatnya masyarakat yang mencari informasi melalui platform ini, dan hal tersebut pada dasarnya tidak masalah.

"Penggunaan sosial media oleh kepala daerah atau pejabat negara untuk aktivitas sehari-hari itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Sisi positif dan negatif," kata Nur, Jumat (11/4/2025).

Dari sisi positif, Nur menjelaskan bahwa media sosial dapat menjalin kedekatan emosional antara kepala daerah dan masyarakat, serta membangun kepercayaan.

Masyarakat dapat melihat langsung (transparansi) apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, dan bahkan berpartisipasi dengan memberikan masukan.

 Selain itu, kepala daerah juga dapat memanfaatkan medsos untuk mempromosikan potensi daerah, serta menjadi sarana informasi dan edukasi yang bersifat aktual.

Namun, Nur mengingatkan bahwa penggunaan media sosial juga memiliki sisi negatif.

"Sisi negatifnya aktivitas ini juga dapat dinilai sebagai kegiatan pencitraan. Terlebih lagi kalau kepala daerah mengabaikan isu-isu penting, mengabaikan substansi malah fokus kepada hal-hal yang sifatnya hanya senda gurau demi traffic di internet," ujarnya.

Ia menyarankan agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Komentar negatif dari netizen berpotensi memicu perdebatan yang tidak perlu dan memperkeruh suasana jika tidak dikelola dengan baik, bahkan berisiko memunculkan perpecahan di masyarakat.

Nur juga menyinggung viralnya seorang wakil kepala daerah yang marah kepada bawahannya di media sosial.

Lebih lanjut, Nur menekankan bahwa konten yang dibagikan di media sosial oleh kepala daerah seharusnya mencerminkan tindakan nyata, bukan sekadar upaya pencitraan tanpa solusi yang jelas.

"Saran ke pemerintah, kegiatan tersebut harus benar-benar dilaksanakan, isu yang diangkat harus benar-benar dituntaskan agar tidak menjadi pencitraan belaka. Buktikan kalau memang kerja nyata, karena masyarakat sudah trauma dengan janji politik yang berujung pencitraan. Sebab kalau hanya ramai di medsos, lama-lama mengganggu stabilitas demokrasi kita ini," pungkasnya.