Gerindra Ogan Ilir Siap Kawal Implementasi HPP GKP Rp 6.500 per Kilogram di Tingkat Petani

SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dan mendukung terwujudnya swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerindra Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting se-Kabupaten Ogan Ilir di Sekretariat DPC Gerindra Ogan Ilir di Indralaya, Jumat (28/3/2025) malam.

Edwin Cahya Putra menegaskan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.

 "Jadi dari pemerintah, melalui arahan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa harga gabah Rp 6.500 di tingkat petani. Para kader, PAC dan ranting harus kawal itu," ujarnya.

Kebijakan HPP GKP ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, yang menggantikan keputusan sebelumnya.

Kebijakan ini juga menghilangkan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

"Penetapan HPP GKP yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani," kata Edwin.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para petani tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan.

Edwin, yang juga menjabat Ketua DPRD Ogan Ilir, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Perum Bulog akan mengadakan gabah dan beras dengan target 3 juta ton setara beras pada 2025.

"Dengan target ini dan kebijakan HPP gabah yang telah disesuaikan, kami berharap serapan gabah petani khususnya di Ogan Ilir bisa berjalan optimal," ucap Edwin.

Selain mengawal implementasi HPP GKP, DPC Gerindra Ogan Ilir juga aktif menyosialisasikan program pemerintah pusat demi kesejahteraan rakyat.

"Dan kami di DPRD sebagai lembaga legislatif pastinya bersinergi dengan lembaga eksekutif, dalam hal ini Pemkab Ogan Ilir selaku regulator yang membuat kebijakan," tegas Edwin.