Menag Ingatkan Libatkan Tokoh Agama Dalam Pengambilan Keputusan Bukan Sebagai "Pemadam Kebakaran"

SRIPOKU.COM – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya melibatkan tokoh-tokoh agama dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan sejak awal, bukan hanya ketika masalah sudah muncul.

Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kementerian Agama Maluku Utara di Ternate pada Sabtu (1/2/2025).

Nasaruddin menekankan bahwa keterlibatan tokoh agama seharusnya tidak hanya terbatas pada diskusi mengenai persoalan yang muncul akibat suatu sebab.

Ia menyoroti bahwa tokoh-tokoh agama jarang diundang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk merumuskan pembangunan yang ideal.

"Begitu ada masalah, panggil Pak Kiai, Pak Pendeta, Pastur, Biksu, dan seterusnya," ujarnya.

Menteri Agama juga memberikan contoh terkait keterlibatan tokoh agama menjelang pemilu, di mana mereka sering dipanggil, namun setelah pemilihan, peran mereka cenderung dilupakan.

"Relasi seperti ini tidak bagus. Yang ideal itu antara ulama dan umara harus paralel. Umara itu pemerintah, ulama atau tokoh agama adalah figur untuk memberikan nasihat kepada eksekutor atau pejabat," jelasnya.

Peran Penting Kementerian Agama

Nasaruddin juga menyinggung peran penting Kementerian Agama dalam mempromosikan potensi Indonesia ke luar negeri. Ia menyatakan bahwa tanpa keberadaan Kementerian Agama, akan sulit untuk menjual semua sumber daya alam Indonesia.

"Tanpa peran Kementerian Agama, tidak mungkin jualan kita ke luar negeri bisa laku. Apa jualan kita, aneka tambang diekspor ke mana-mana, kemudian juga keindahan alam, kearifan lokal, peradaban yang sangat manusiawi. Tapi tanpa kerukunan, apakah itu bisa kita jual?" katanya.

"Enggak ada turis yang mau datang ke Indonesia kalau daerah ini kacau."

Oleh karena itu, Nasaruddin menekankan perlunya apresiasi terhadap prestasi Kementerian Agama. Meskipun semua instansi terlibat dalam proses kerukunan, tanggung jawab paling spesifik ada di pundak Kementerian Agama.

"Jangan hanya menghujat Kementerian Agama pada saat terjadi kekacauan dan ketidakkerukunan. Tapi lihat juga ketika negeri ini sedang rukun. Tidak ada satu negara di kolong langit ini se-plural dengan Indonesia," tandasnya.