Polda Sumsel Terjunkan Brimob Amankan Pemungutan Suara, Ribuan Personel BKO ke Polres

SRIPOKU.COM, PALEMBANG  - Polda Sumsel menerjunkan Brimob hingga Samapta BKO ke Polres-polres di Sumsel untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Total ada 1.471 personil yang diturunkan terdiri dari 709 BKO Polda Sumsel, 700 personil BKO Brimob dan 63 personel Disamapta.

Personil tersebut disebar ke Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel dalam pengamanan masa kampanye sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Untuk pengamanan dan pengawalan kotak suara, pengamanan TPS dan rekapitulasi surat suara, sejumlah 709 personel di BKO kan ke Polres dengan rincian Polrestabes Palembang 150 personil, Polres Oku 50 personil, Polres Muratara 41 personil, Polres Banyuasin 80 personil, Polres Empat Lawang 34 personil, Polres Pali 23 personil, Polres Musi Rawas 77 personil, Polres Oki 124 personil, Polres Muba 70 personil, Polres Lahat 40 personil dan Polres Ogan Ilir 20 personil.

Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi mengatakan pengamanan dan pengawalan tahapan pungut, hitung suara ini dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024.

"Sejauh ini kita telah melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan dengan baik, dengan hasil terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif selama pelaksanaan kampanye tersebut. Kondisi ini dapat terwujud berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh personel Polda Sumsel dalam melaksanakan tugas pengamanan," ujar Andi Rian saat memimpin apel gelar pasukan yang digelar Sabtu (23/11/2024).

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh personel atas pelaksanaan tugas pengamanan pada tahap kampanye dan berharap dapat ditingkatkan pada pengamanan tahap berikutnya yakni tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang menurutnya sangat menentukan dan sangat berpotensi terjadi gangguan kamtibmas. 

"Dengan adanya beberapa kejadian yang menonjol terjadi selama tahap kampanye, dapat kita simpulkan bahwa situasi politik di tiap tiap daerah begitu fluktuativ. Oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas pengamanan ini sangat diperlukan demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan demokratis," ujarnya.

Beberapa poin penekanan diberikan kepada personel yang akan diterjunkan laksanakan diantaranya agar pengamanan dilaksanakan secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

"Laksanakan tugas secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab sesuai undang undang, jaga netralitas, pahami betul tingkat kerawanan di daerah tugas TPSnya, tetap berada di TPS hingga kegiatan tuntas, pastikan kegiatan rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa ada intimidasi dari pihak yang tidak berkepentingan," tuturnya.

Mantan Kapolda Sulsel ini menegaskan sejatinya marwah dari pilkada adalah rekapitulasi suara di PPK, jika di PPK lancar, ia meyakini di Kabupaten dan Provinsi juga akan lancar.

"Hindari segala tindakan tidak terpuji karena dapat menurunkan citra institusi. Saya tidak mengharapkan ada petugas pengamanan yang justru menjadi pemicu terjadinya konflik, laksanakan tugas pengamanan ini dengan penuh keikhlasan dengan diniatkan sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara," tegasnya.

Sementara itu Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Kombes M Anis Prasetyo mengatakan hampir seluruh polres menerima BKO dan untuk Samapta akan diterjunkan di Muratara dan Lahat, sedangkan Brimob ditempatkan diseluruh rayon.

"Hari ini (Minggu) personel bergerak menuju ke polres masing-masing. Nanti setelah mendapatkan pengarahan lanjut dipolres, mereka langsung mengamankan PPK PPK, dan kemudian mengawal Kota Suara menuju ke TPS. Kemudian melaksanakan pengamanan pemungutan suara, kemudian dari sana mereka akan melaksanakan pengawalan kembali ke PPK. Kita harapkan tanggal 30 November proses itu sudah selesai semua dan bisa kembali ke Polda,” terang Anis.

Anis menghimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi masing masing. 

"Pilihan boleh berbeda, siapapun yang terpilih, itu merupakan pimpinan daerah yang harus didukung bersama. Penekanan bagi personel PAM TPS dilarang bawa Senpi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tutupnya.