Rotasi Pejabat Jelang Pilgub Sumsel, DPRD Ingatkan Pj Gubernur Jangan Bikin Gaduh

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Fraksi NasDem DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mengingatkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, untuk tidak membikin gaduh dengan melakukan rotasi sejumlah pejabat di OPD atau Badan, yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel jelang Pilkada 2024.

Menurut anggota Fraksi NasDem DPRD Sumsel H Nopianto, S.Sos. MM, rencana rotasi jabatan di sejumlah OPD ataupun Badan itu, cenderung bernuansa politik. 

"Kita melihat, akan ada proses rotasi jabatan OPD atau badan di lingkungan Pemprov Sumsel saat ini, cenderung diduga bernuansa politik mengingat proses Pilkada tinggal hitungan hari, " kata Nopianto, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya (Rotasi jabatan), hal itu tidak rasional jika seorang Pj gubernur hanya sementara menjabat melakukan rotasi jabatan, apalagi dengan proses Pilkada yang sedang berjalan. 

"Kalau memang tetap dilakukan, kami mengindikasikan bahwa terjadinya hal- hal bernuansa politik dan menyayangkan jika hal itu terjadi, " tandasnya. 

Dijelaskan pria yang akan menduduki kursi pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Sumsel dari partai NasDem ini, jika memang untuk mengisi kekosongan karena kadis atau kabannya maju Pilkada, sehingga dilakukan pengisian jabatan kepala dinas atau badan yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel sekarang tak masalah, namun harus melalui mekanisme yang ada. 

"Sepanjang sesuai prosedur dan melalui proses assessment tidak masalah, tapi kalau tidak rasional dengan Pilkada yang tinggal hitung hari jadi tanda tanya, kenapa dilakukan  rotasi. Apakah ada kepentingan politik dalam rangka mendukung paslon tertentu di kontestasi Pilgub, dan kalau benar masyarakat tidak akan menerimanya, " tegas Nopianto yang merupakan peraih suara terbanyak DPRD Sumsel dari Dapil Palembang. 

Ia pun menilai, jika saat ini tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan rotasi pejabat dilingkungan Pemprov Sumsel, dan syarat kepentingan politik. 

"Tidak ada urgensi Pj Gubernur melakukan rotasi jabatan dengan indikasi 17 OPD atau badan jelang pelaksanaan Pilkada yang di depan mata, dan kita nilai rotasi itu tidak mungkin jika tidak ada bernuansa politik, " bebernya. 

Wakil Ketua DPW partai NasDem Sumsel ini memastikan, jika rotasi tetap dilakukan Pj Gubernur Elen Setiadi, pihaknya (eksekutif) akan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan nantinya. 

"Kami akan meminta pertanggungjawaban dan penjelasan Pj Gubernur, jika hal itu sampai terjadi. Ini supaya masyarakat Sumsel tahu, urgensinya apa pergantian jabatan itu, apalagi Pj hanya sifatnya sementara, " ungkapnya. 

Ditambahkan Nopianto, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pj Gubernur harusnya memberikan contoh tauladan untuk netral dalam Pilkada, dan mengingatkan jajarannya juga untuk selalu menjaga netralitas selama proses Pilkada, khususnya Pilgub Sumsel berlangsung. 

"Maka kita minta Pj gubernur tidak bermain-main atau membuat gaduh, dan bersikap netral dalam proses pelaksanaan pilkada Sumsel 2024. Ada indikasi kuat kalau ada rotasi jabatan itu, kami melihat itu indikasi politik dan pandangan kami tidak rasional dilakukan pergantian jabatan dilingkungan provinsi dengan pelaksanaan Pilkada hitung hari, " tukasnya. 

Sekedar informasi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, bahwa benar pihaknya sudah mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rotasi sejumlah jabatan di OPD dan Badan lingkungan Pemprov Sumsel. 

"Ada proses dan prosedurnya, kita sudah mengajukan. Tapi kita belum terima hasilnya dari pusat, kita tunggu saja," kata Elen Setiadi saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (30/9/2024).