UKB Gelar Dialog Dengan Mahasiswa Dan Orang Tua, Pengamat Pendidikan: Tidak Serius Awas Bisa Ditutup

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menindaklanjuti saksi status pembinaan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek , Universitas Kader Bangsa Palembang, menggelar dialog dengan calon mahasiswa baru beserta orang tuanya. 

Seperti informasi yang dihimpun Sripoku.com, acara dialog tersebut digelar di Aula lantai 5 UKB, Selasa (10/9/2024), lalu. Dan diketahui dipimpin langsung oleh Rektor Fika Minata Wathan serta Wakil Rektor Hendra Sudrajat. 

Digelarnya dialog ini juga diketahui untuk mendengarkan dan menyatukan persepsi hingga mengeluarkan solusi terbaik atas sanksi status pembinaan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek.

Selain itu, UKB Palembang juga telah mengirimkan dokumen ke Kemdikbud Ristek, sehingga sedang menunggu hasilnya. Sembari itu, proses akademik perkuliahan semester ganjil 3, 5, dan 7 tetap berjalan.

Namun hal ini tentunya membuat salah satu pengamat pendidikan Prof M Sirozi angkat bicara, terkait sanksi status pembinaan yang dijatuhkan oleh Kemendikbud Ristek terhadap UKB Palembang menjadi sorotan publik. 

Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Raden Fatah Palembang ini mengatakan, status pembinaan dengan kata lain dinonaktifkan, itu berarti ada beberapa hak perguruan tinggi tersebut dihentikan sementara oleh Kemendikbud Ristek.

“Biasanya status pembinaan diberikan masalah pertama ada permasalahan dengan data. Kita ketahui Kemendikbud melalui Dirjen Pendidikan Tinggi melakukan validasi dan pembinaan perguruan tinggi dengan sistem pangkalan data yang sangat ketat,” katanya, Kamis (12/9/2024). 

“Setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar minimal, contohnya kalau program s1 dosennya s2, kalau program s2 dosennya minimal s3 atau ada guru besarnya. Ketika jumlah kualifikasi dan kompetensi keilmuan dosennya tidak terpenuhi di pangkalan data pasti ketahuan,” ungkap Sirozi.

Lalu untuk permasalahan kedua, sambung Sirozi, terkait tata kelola. Dirjen Dikti dalam program nasional perguruan tinggi, salah satu prinsip tata kelola yang tidak boleh tawar menawar adalah akuntabilitas.

“Akuntabilitas itu bagaimana perguruan tinggi memenuhi hak stakeholdernya. Ketika mahasiswa mendatar mereka berharap bisa kuliah dengan baik, dengan dosen yg menguasai bidang, begitu juga orang tua tentu berharap dgn anak mereka selesai kuliah bisa kerja. Mungkin ada masalah akuntabilitas,” ungkapnya kembali. 

“Selain itu, mungkin ada hak stakeholder yang tidak terpenuhi, baik stakeholder internal maupun eksternal. Internal hak-hak dari dosen, hak karyawan, mungkin ada yang tidak dipenuhi, mungkin mereka mengadu,” katanya. 

Sirozi juga mengatakan, biasanya Kemendikbudristek telah memberikan catatan-catatan yang harus diperbaiki dan dilengkapi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

“Biasanya ada catatan dari kemendikbud, ini yg harus diperbaiki, ini yang dilengkapi, biasanya seperti itu. Itu jelas kok dan diberi tenggat waktu untuk melakukan perbaikan, tidak bisa dianggap remeh. Karena sesuai tenggat waktu tidak dilakukan perbaikan, maka pihak Kemendikbud bisa meningkatkan status dari pembina ke ditutup,” katanya kembali. 

Sirozi menyarankan, manajemen UKB Palembang harus bisa menyusun langkah yang taktis dan strategis untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Apalagi saat ini kampus tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru hingga menggelar wisuda.

“Sekarangkan tidak boleh menerima mahasiswa baru, tidak boleh wisuda, manajemen harus bicara dengan dosen, dengan mahasiswa, situasi kita sedang seperti ini. Kami sedang  perbaikan , mohon bersabar, karena kalau tidak dikomunikasikan akan timbul kekecewaan,”ungkapnya.