Bawaslu OKU Timur Panggil Kapus Totorejo Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas di Pilkada 2024

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Bawaslu OKU Timur akan memanggil Kepala UPTD Puskesmas (Kapus) Totorejo yang diduga terlibat dalam kampanye mendukung petahana melalui media sosial pribadinya.

Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga integritas pemilihan kepala daerah (Pilkada) OKU Timur 2024.

Langkah ini diambil setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran netralitas yang berpotensi memengaruhi keadilan dalam proses pemilihan.

Dimana sebelumnya terdapat sebuah video yang diunggah di media sosial Facebook oleh akun @Diana Oktarina pada 10 Maret 2024.

Video tersebut, yang telah diputar lebih dari 730 kali, menampilkan sekelompok orang, mayoritas perempuan, meneriakkan jargon "OKU Timur Maju Lebih Mulia Yes".

Dimana itu merupakan slogan dari salah satu pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada OKU Timur 2024.

Ketua Bawaslu OKU Timur, Sunarto, SP, melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat, Bisri Mustopa, MPdI mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada 2024.

"Kami tidak akan segan-segan memanggil Kepala Puskesmas (Kapus) yang terlibat. Sebagai pejabat publik, mereka wajib menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon," katanya, Kamis (12/09/2024).

Pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi keterlibatan Kapus dalam video  yang diunggah melalui salah satu media sosial Facebook miliknya.

Dengan nama akun @Diana Oktarina, yang menunjukkan dukungan terhadap kampanye atau ajakan  dengan Slogan 'Maju Lebih Mulia'.

"Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dan mengambil langkah tegas. Tentunya guna mencegah pelanggaran yang dapat merusak prinsip demokrasi," ujarnya.

Kegiatan kampanye yang tidak seimbang dikhawatirkan akan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan.

Bawaslu juga bertekad untuk menjaga keadilan serta transparansi dalam proses Pilkada mendatang.

"Dan kita juga menangapi secara cepat laporan masyarakat terkait ada dugaan ASN yang memihak salah satu calon,” tegasnya

Dikatakanya, melihat dari video yang bereder dengan jelas Kepala Puskesmas Totorejo dan pegawainya memang ada indikasi mengajak karena menyebutkan jargon petahana “Maju Lebih Mulia”.

“Apalagi disebar di medsos Facebook pribadinya, jadi kita sudah melayangkan surat pemangilan agar yang bersangkutan memberikan penjelasan kepada kita,” bebernya.

Sementara, Iwan salah satu masyarakat OKU Timur mengatakan, bahwa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sudah memasuki tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Warga yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PNS dan PPPK untuk tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan.

ASN, Kades dan Perangkat Desa memang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah.

Namun berdasarkan regulasi, tetap dilarang memihak pada kandidat tertentu dengan mengajak memberikan dukungan.

"Apalagi membuat video yang sifatnya memndukung salah satu kandidat. Jika ditemukan, maka dampaknya bisa berakibat fatal. ASN, TNI, Polri, Kades dan Perangkat Desa bersangkutan bisa dinilai tidak netral dan terancam sanksi,” jelasnya.

Untuk itu dirinya sebagai warga yang taat aturan dan ingin pemilu di OKU Timur aman dan nyaman tanpa ada gesekan satu sama lain.

Maka ia segara melaporkan hal ini ke Bawaslu agar ASN yang mulai melanggar bisa ditindak tegas.

“Kita harap Bawaslu bisa bertindak tegas dengan adanya laporan ini agar ASN bersipat netral,” pungkas Iwan.