Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 68 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Latihan Uji Kompetensi Bab 2

SRIPOKU.COM - Berikut ulasan lengkap kunci jawaban Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 11 SMA halaman 68 semester 1 Kurikulum Merdeka.

Artikel kali ini memuat kunci jawaban PKN kelas 11 SMA halaman 68 semester 1 Kurikulum Merdeka bagian latihan Uji Kompetensi Bab 2.

Melansir dari laman buku.kemdikbud.go.id, selengkapnya di bawah ini kunci jawaban Uji Kompetensi PKN kelas 11 SMA semester 1.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 30 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Soal Uji Kompetensi Bab 1

Uji Kompetensi

1. Berikan contoh konkret perilaku demokratis yang dapat kalian tunjukkan sesuai periodisasi berlakunya UUD di Indonesia!

Jawaban: Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

a. Pelaksanaan demokrasi pada periode 18-8-1945 s.d. 27-12-1949

1. Komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik
2. Memasukkan asas kerakyatan, mufakat, dan demokrasi
3. Pers yang independen

b. Pelaksanaan demokrasi pada periode 27-12-1949 s.d. 17-8-1950

1. Adanya kebebasan individu
2. Kekuasaan pemerintahan terbatas
3. Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen.

c. Pelaksanaan demokrasi pada periode 17-8-1950 s.d. 5-7-1959

1. Parlemen berperan tinggi dalam proses politik
2. Akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi
3. Kehidupan kepartaian mendapat peluang besar untuk berkembang

d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999

1. Kebebasan berbicara dibatasi
2. Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah

Baca juga: Latihan Soal PKN kelas 11 SMA Bab 2 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Demokrasi dan UUD NRI Tahun 1945

2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!

Jawaban: Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.

3. Bagaimana jika dalam rapat MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban: Jika sidang MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum, berdasarkan Pasal 109 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI dinyatakan sebagai berikut:

1. Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.
2. Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
3. Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.
4. Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 29 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Istilah Penting

4. Seperti apa hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945? Buatlah bagan untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai perbedaan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen.