Paslon HAPAL Berharap Dukungan Golkar Berubah di Pilgub Sumsel Usai Airlangga Mundur

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Bakal calon wakil gubernur Sumsel, Popo Ali berharap ada perubahan dukungan partai Golkar untuk Pilgub Sumsel, setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum Golkar. 

"Semoga ada peluang, dengan pimpinan baru. Tapi kita lihat nanti, inikan baru terjadi dinamika baru, " singkat Popo Ali dalam pesan Whatsappnya, Senin (12/8/2024). 

Golkar sebelumnya sudah memberikan dukungan di Pilgub Sumsel, adapun pasangan calon yang diusung oleh Golkar yakni Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati. 

Namun mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar membuat dinamika politik khususnya dukungan Golkar di Pilkada 2024. 

Sebab Golkar sudah mengeluarkan dukungan kepada sejumlah bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah di Sumsel termasuk Pilgub Sumsel.

Kader Golkar sekaligus bakal calon Wakil Gubernur Sumsel Popo Ali sendiri, yang akan berpasangan dengan Heri Amalindo (HAPAL), berharap ada perubahan dukungan partai Golkar.

Menurut Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan itu, tak menutup peluang dirinya pada akhirnya nanti yang mendapat rekomendasi resmi dari partai Golkar. 

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Heri Amalindo- Popo Ali (HAPAL) sendiri saat ini telah mendapat rekomendasi dari partai PKB, PAN dan Hanura untuk maju di Pilkada Sumsel 2024, dengan total 14 kursi di DPRD Sumsel. 

Namun jumlah dukungannya masih kurang 1 kursi dari minimal 15 kursi untuk bisa diusung. Sehingga pasangan HAPAL masih menunggu dukungan partai lainnya yang memiliki kursi di DPRD Sumsel, untuk bisa berlayar dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumsel. 

Juru bicara (Jubir) pasangan HAPAL Okta Alfarisi, mengatakan semakin dekat berlayar pasangan HAPAL di Pilkada Sumsel karena, sudah mengantongi 14 kursi dari minimal syarat 15 kursi di DPRD Sumsel, atau 20 persen dari total 75 kursi DPRD Sumsel. 

"Sebelumnya kita dapat rekomendasi dari PAN (6 kursi), PKB (7 kursi) dan terakhur Hanura (1 kursi), jadi sudah 14 kursi (kurang 1 kursi). Tentunya dari tim HAPAL mengucapkan terima kasih dengan dukungan dan memberikan kepercayaan ke HAPAL," ucapnya.

Ditambahkan Okta, pihaknya optimis kedepan partai politik lainnya terlebih yang belum menentukan sikap di Pilgub Sumsel, seperti PKN (1 kursi), PDIP (9 kursi) dan PPP (2 kursi) akan bergabung dalam koalisi mengusung pasangan HAPAL. 

"InsyaAllah, menyusul dalam waktu dekat PKN, PDIP dan PPP. Kita terus berkoordinasi dengan partai lain dan menjalani komunikasi harmonis, " bebernya. 

Ditambahkan Okta, setelah nanti dapat rekomendasi dari PKN, PDIP dan PPP, pastinya pasangan HAPAL akan melenggang dengan total dukungan 26 kursi.

"Harapan kita nanti partai itu ikut bergabung InsyaAllah dalam minggu inilah. Selain itu, dengan hadirnya Hanura memberikan  semangat kuat bagi pasangan HAPAL, relawan dan tim, untuk menjadikan pasangan HAPAL bersaing di pilgub Sumsel, " harapnya. 

Disisi lain, Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Tamrin, mundurnya Airlangga itu pasti ada tekanan yang kuat baik dari internal maupun eksternal kepada dirinya. 

"Sebagai orang luar, pernyataan mundur ini terkesan tiba-tiba dan mengundang sejumlah pertanyaan. Tapi jika menyimak dari beberapa keputusan Golkar yang belakangan ini terkesan tidak independen dan pernyataan mundur Airlangga, bahwa alasan mundurnya adalah untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan, maka dapat diperkirakan betapa kuatnya tekanan eksternal dan internal yang saling berkelindan di balik keputusan tersebut," cap Husni. 

Meski begitu, dirinya dan sejumlah pihak pastinya masih menunggu pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Ekonomi tersebut terkait mundurnya sebagai Ketum Golkar. 

"Artinya juga, mundurnya Airlangga belum akhir, tetapi justru awal dari permainan yang akan menentukan kebesaran partai Golkar, " bebernya. 

Ini juga dikatakan Husni, mengisyaratkan bahwa partai Golkar kini berada di persimpangan jalan, untuk menentukan langkah antara menjaga kebesaran partai, sekaligus memperkuat kemandirian atau terlibat dalam kekuasaan secara lebih dalam sebagai loyalis sejati. 

"Jalan masih panjang karena setelah ini, Golkar akan sibuk dengan konsolidasi internal di bawah pimpinan Plt (Pelaksana Tugas) Ketum, serta mempersiapkan Munas (Musyawarah Nasional) yang akan menjadi ajang penentuan masa depan Golkar," tuturnya. 

Ditambahkan Husni, apakah nanti ada implikasinya pada Pilkada kedepan, mengingat sejumlah daerah sudah dikeluarkan rekomendasi yang ditandatanganinya sebelumnya di beberapa daerah, hak itu kemungkinan tidak akan ada perubahan signifikan. 

"Mengingat waktu yang relatif makin dekat ke masa pendaftaran, tampaknya tidak akan terjadi perubahan signifikan pada rekomendasi yang sudah dikeluarkan, terutama pada daerah-daerah yang tidak terlalu strategis umumnya di luar pulau Jawa, " jelasnya. 

Ia pun menganggap kemungkinan pembahasan, hanya akan terjadi di beberapa daerah strategis, yang merupakan basis Golkar. 

"Untuk Sumatera Selatan sendiri dengan jumlah mata pilih yang tidak terlalu signifikan dalam konteks nasional, tampaknya tidak akan terjadi perubahan, " tandasnya.

Selain itu, dengan jadwal partai Golkar yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Munas, berarti suara DPD menjadi penting. Maka rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan DPD seperti di Sumatera Selatan tampaknya kecil kemungkinan akan dipertimbangkan kembali. 

"Kecuali terjadi dinamika dalam DPD, yang berkaitan dengan penyusunan kekuatan untuk pertarungan di Munas nanti. Tampaknya kemungkinan ini kecil karena diperlukan energi yang besar untuk mendorong dinamika itu terjadi,0dan potensial merugikan kohesivitas di dalam internal DPD, " tukasnya. 

Sedangkan PD partai Golkar Sumsel sendiri, hingga saat ini belum mengomentari terkait mundurnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto tersebut. 

Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Adhityo Rizaldi sendiri saat dikonfirmasi ke nomor handphone dan whatsappnya belum merespon.