Pilkada Lawan Kotak Kosong, Pengamat Politik Sebut Tanggung Jawab di Parpol

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Ardiyan Saptawan menilai masih adanya daerah yang melawan kotak kosong, menunjukkan kaderisasi di partai politik tidak jalan, dan hal ini tak sejalan dengan undang-undang Partai politik yang tujuan utamanya menghasilkan calon pemimpin. 

"Fenomena karakter perpolitikan massa kini dimana ada perubahan atau pergeseran ideologi parpol, dulu cirinya ideologinya berbeda sesuai cita-cita masyarakat, tapi sekarang bergeser dari ideologi yang diperjuangkan, tapi sekarang hanya pada kemenangan pada hitung-hitungan menang saja bukan pada amanat undang-undang," kata Ardiyan. 

Sehingga, partai politik saat ini tidak memperjuangkan ideologi Partai namun bagaimana untuk meraih suara masyarakat, padahal jika memperjuangkan ideolagi adalah amanah Partai untuk mensejahterakan masyarakat.

Tapi yang terjadi kalau sekarang parpol hanya mensosialisasikan calonkada bukan ideologi partai, kalau ideologi memperjuangkan bagiman cita- cita 5 tahun kedepan dengan sudut pandangan ideologi mereka.

"Tapi sekarang hanya kemenangan untuk kekuasaan bukan harapan masyarakat. Kekuatan parpol dulu hakekatnya sebagai alat  mengkongkritkan cita-cita mereka dan kita prihatin ideologi parpol sudah mati,  tidak ada perjuangan ideologi masyarakat bagaimana perjuangan ke masyarakat, dimana sesuai undang- undang parpol mereka fungsinya mengkaderisasi untuk mencetak pemimpin bangsa, artinya ada kegagalan parpol mencetak pemimpin bangsa, " tuturnya. 

Kedua memberikan kesempatan sesuai undang-undang untuk melahirkan calon hilang oleh partai politik. 

"Jadi apa gunanya parpol dalam sistem politik, jika hanya mempertimbangkan menang kalah, dan tanggung jawabnya ada di parpol, kenapa tidak menyiapkan kadernya padahal fungsinya jelas, " terangnya. 

Adanya balonkada yang bisa saja disiapkan sebagai boneka balonkada, hal itu untuk menghindari melawan kotak kosong, kemungkinan besar terjadi, baik dari startegi untuk menang. 

"Memilih pemimpin sekarang lebih seperti berjudi ujungnya,  bisa saja membuat orang dibayar, dan awal pemilu secara langsung terjadi dimana dibayar orang bayangan untuk kalah dan dimana ini adalah pertanggung jawab parpol," ujarnya.

"Karena jika melawan kotak kosong tanggung jawab parpol ntuk mengkaderkan pemimpin bangsa artinya gagal, apalagi sampai mengusung diluar kader mereka, dimana harusnya berkoalisi dengan salah satunya mengajukan kader, dan jika bisa mengantarkan kadernya artinya gagal dalam kaderisasi pimpinan bangsa, " katanya. 

Ditambahkan Ardiyan, kalau tetap terjadi kotak kosong cenderung kesana dan karena dibayar parpol untuk menjadi balon boneka dan partai boneka dimana dibayar untuk mencalonkan boneka dan itu sangat memperihatinkan.

Karena nanti citranya menjadi partai abal-abal hanya partai mencari uang, bukan memperjuangkan ideologi partai dan masyarakat sangat prihatin sehingga tidak bisa dipertahankan lagi.

"Di kabupaten kota bisa terjadi, karena money politik luar biasa, sehingga cost politik tinggi yang tidak berimbang dengan jabatan, sehingga ada niat untuk mendatangkan uang dari jabatan yang tidak wajar," katanya.

"Sehingga, ada spekulasi mereka berjudi untuk menang satu suara dengan ganti Rp 500 ribu per kepala itu tidak wajar lagi, dan daerah kemungkinan terhadap. Kedua hal ini bisa strategi untuk mencari dukungan dengan mahar sehingga kandidat lain tak dapat," ujarnya. 

Sehingga Fenomena kotak kosong itu memang bisa diarahkan untuk memangkan pemilu, namun tanggung jawab terjadinya lawan kotak kosong ada di partai politik sekarang, dan jangan sampai masyarakat tidak mempercayainya lagi kedepan. 

"Jadi kembali tanggung jawab parpol, apa mau ideologi atau hanya menang, itu menghancurkan parpol sendiri Kalau ada parpol mendukung calon boneka akan membuat malu parpol dirinya sendiri, dengan membuka aib mereka, dan kotak kosong ingin menjatuhkan lawan menjadi kompetisi tidak sehat, " pungkasnya.