Kunci Jawaban Pelatihan MOOC Deteksi Dini Analisa Faktor Konflik Modul Kementerian Agama dan Konflik

SRIPOKU.COM - Berikut ini disajikan kunci jawaban soal Pelatihan Massive Open Online Course atau MOOC Pintar Kemenag.

ASN Kemenag akan mengikuti Pelatihan Deteksi Dini : Analisa Faktor Konflik Modul Kementerian Agama dan Konflik.

Untuk itu, dalam mempersiapkan diri mengikuti Pelatihan MOOC Pintar Kemenag, berikut kami sajikan soal beserta kunci jawaban Pelatihan Deteksi Dini : Analisa Faktor Konflik Modul Kementerian Agama dan Konflik MOOC Pintar Kemenag.

Baca juga: Jawaban Pelatihan Berbagi Cerita Inovasi Madrasah, Penyusunan Rancangan Program Inovasi Madrasah

Baca juga: Jawaban Pelatihan Berbagi Cerita Inovasi Madrasah, Benchmarking Madrasah Hebat MOOC Pintar Kemenag

1. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015, Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui kegiatan apa saja?

A. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial

B. Memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban

C. Penguatan kerukunan umat beragama

D. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik

Jawaban : C. Penguatan kerukunan umat beragama

2. Penghentian konflik dapat dilakukan melalui, kecuali ...

A. Penetapan Status keadaan Konflik

B. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

C. Penghentian kekerasan fisik

D. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban

Jawaban : B. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015, Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui, Kecuali ...

A. Meredam potensi konflik

B. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai

C. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan

D. Membangun sistem peringatan dini

Jawaban : C. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan

4. Berikut di bawah ini kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Deteksi dini dan cegah dini konflik sosial, kecuali ...

A. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

B. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan

C. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau aerah konflik

D. Pengauatan akses kearifan lokal

Jawaban : D. Pengauatan akses kearifan lokal

5. Ruang lingkup Penanganan Konflik sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2012

A. Pencegahan Konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik

B. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan budaya

C. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat

D. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera

Jawaban : A. Pencegahan Konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik

6. PP No. 2 tahun 2015 mengatur bahwa dalam penanganan konflik dapat melibatkan unsur masyarakat. Unsur masyarakat apa saja yang dimaksud oleh peraturan tersebut ...

A. Unsur Pemda Satgas penyelesaian konflik

B. Pranata sosial dan pranata adat

C. Kepolisian Daerah

D. Kementerian/Lembaga terkait

Jawaban : B. Pranata sosial dan pranata adat

7. Penghentian konflik menjadi amanat dari UU yang harus dijalankan oleh seluruh unsur pemerintah terkait, lalu menurut UU, apa definisi dari penghentian konflik tersebut?

A. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

B. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

C. Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

D. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Jawaban : A. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

8. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2012, unsur pemerintah yang menjadi bagian dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik terdiri atas, Kecuali ...

A. Kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan

B. Wakil pihak yang berkonflik dan penggiat perdamaian

C. Kementerian yang membidangi urusan agama

D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jawaban : B. Wakil pihak yang berkonflik dan penggiat perdamaian

9. Dalam penanganan konfilk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik melalui kegiatan:

A. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Jawaban dipilih)

B. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan

C. Penguatan kerukunan umat beragama

D. Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara tepat dan akurat.

Jawaban : C. Penguatan kerukunan umat beragama

10. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik menjadai amanat PP yang termasuk dalam golongan tugas dari ...

A. Pencegahan konflik

B. Pendanaan konflik

C. Penghentian konflik

D. Pemulihan pasca konflik

Jawaban : A. Pencegahan konflik

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.