Profil Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang Ditunjuk Presiden Jokowi Menjadi Plt Kepala Otorita IKN

Pendidikan

Selama masa SMA, ia aktif di grup musik sekolah dan bermain drum.[4] Setelah menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya, ia diterima di Universitas Gadjah Mada dan mempelajari geologi rekayasa. Ia lulus dari sana pada tahun 1979 ketika usianya 25 tahun.

Setelah lulus dari Fakultas Teknik UGM, Basuki mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS.

Setelah beberapa tahun, ia memperoleh beasiswa dari kementerian untuk melanjutkan studinya, dan memperoleh gelar magister dan doktor dari Universitas Negeri Colorado [en] masing-masing pada usia 35 dan 38.

Setelah melanjutkan studinya, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian, menerima penghargaan sebagai pegawai kementerian tahun 1995.

Kemudian, ia dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, ia menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013.

Jabatan terakhir yang dijabatnya sebelum diangkat menjadi menteri pada Oktober 2014 adalah Dirjen Perencanaan Tata Ruang.

Selama berada di kementerian, ia telah berpartisipasi dalam beberapa kelompok kerja tingkat nasional termasuk yang terkait dengan rehabilitasi pasca gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 di Aceh, penanganan banjir lumpur panas Sidoarjo (2006–2007), perbaikan Jalan Tol Purbaleunyi dan pengelolaan kelangkaan pangan di Kabupaten Yahukimo (keduanya tahun 2006).

Pada Mei 2012, Basuki juga diangkat sebagai komisaris utama di Wijaya Karya, sebuah perusahaan konstruksi milik negara.

Ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisi Internasional untuk Irigasi dan Drainase [en] untuk masa jabatan 2013–2016.

Menteri kabinet

Basuki dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memamerkan ponsel Nokia lama mereka pada tahun 2019.

Pada tanggal 26 Oktober 2014, presiden yang baru terpilih Joko Widodo mengumumkan pengangkatan Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian tersebut dibentuk dari penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang sebelumnya dipimpin oleh Djoko Kirmanto dan Djan Faridz.

Seperti menteri lainnya, ia mengundurkan diri dari pekerjaan perusahaannya di Wijaya Karya setelah diangkat.Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet (tidak termasuk Jokowi sendiri), dan memiliki aset yang dilaporkan sebesar Rp6,5 miliar pada 2012.