PAN Klaim Perolehan Kursi di DPRD Sumsel Naik dan Amankan Kursi DPR RI

SRIPOKU. COM, PALEMBANG - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mengklaim raihan kursi di DPRD Sumsel pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan dengan 2019 lalu.  

Sekretaris DPW PAN Sumsel Joncik Muhammad, mengatakan PAN pada pemilu 2019 lalu hanya meraih lima kursi di DPRD Sumsel. 

Namun pada Pemilu 2024 ini ada penambahan kursi di DPRD Sumsel itu khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) yang selama ini belum tergarap atau mendapatkan kursi seperti di Dapil Sumsel IV Kabupaten OKU Timur dan Sumsel II (Palembang). 

"Kalau berdasarkan rekap kami, raihan kursi itu berasal dari Dapil 2, 3, 4, 5, 7 dan 8, sedangkan yang lain masih berpotensi itu di Dapil 1 sama 10," kata Joncik, Minggu (23/2/2024).

Diterangkan Joncik, meski target PAN Sumsel sebelumnya 10 kursi dan hanya terealisasi  7-8 kursi, namun secara keseluruhan untuk di Kabupaten kota se Sumsel ada peningkatan jumlah kursi yang di dapat PAN dalam Pileg 2024 ini. 

"Memang target kita 10 tapi pastinya naik dari perolehan pemilu 2019 lalu, dan yang kemungkinan lepas di Dapil VI tidak dapat, dan Muba lepas, " ungkapnya.

Kenaikan juga terjadi pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Kota se Sumsel yang sebelumnya 58 kursi menjadi 68 kursi. 

"Jadi secara keseluruhan meningkat, termasuk kami meraih kursi Ketua DPRD seperti di Empat Lawang (14-15 kursi), PALI dan OKU juga berpotensi. Sedangkan pimpinan kita kemungkinan dapat di Muratara dan Muara Enim, " jelasnya. 

Sementara untuk kursi DPR RI dari 2 Dapil di Sumsel, Joncik berkeyakinan PAN akan mempertahankan kursi yang didapat selama ini yaitu 2 kursi, masing-masing setiap Dapil 1 kursi. 

"Untuk kursi DPR RI InsyaAllah dapat semua, kalau Dapil Sumsel 2 aman dan Dapil Sumsel 1 masih diperjuangan, " tandasnya seraya PAN selama ini melakukan penguatan pada sektor Dapil Sumsel II sedangkan Sumsel I sedikit mengalami penurunan seperti di Palembang, Muba dan Banyuasin. 

Dari 17 Kabupaten kota se Sumsel, PAN dipastikan tidak mendapat keterwakilan kursi di DPRD Kota Lubuklinggau, mengingat beberapa periode terakhir memang kosong. 

"Kalau di Lubuklinggau begitulah, karena ada konflik internal jadinya kerja-kerja partai tidak jalan, dan hasilnya kosong, " pungkasnya.