Hasil Sementara Perolehan Suara DPR RI Dapil Sumsel 2, PAN Posisi 7 Nasib Eks Bupati OKI 2 Periode

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Partai Amanat Nasional (PAN) berada di posisi ketujuh perolehan suara sementara di DPR RI Dapil Sumsel 2 berdasarkan situs pemilu2024.kpu.go.id, Selasa (20/2/2024).

Hingga pukul 09.00 WIB, suara yang masuh sudah 64,23 persen atau 9124 TPS dari total 14205 TPS.

Hasil sementara ini menempatkan PAN berada di posisi ketujuh dengan perolehan suara mencapai 69.868.

Suara PAN di Dapil Sumsel 2 banyak diperoleh dua calegnya yakni Hanna Gayatri dan Iskandar SE.

Hanna Gayatri merupakan incumbent yang saat ini duduk di DPR RI Komisi V.

Baca juga: Hasil Sementara Perolehan Suara DPR RI Dapil Sumsel 2, Anak Eks Gubenur dan Wagub Kompak di Atas

Hanna Gayatri sementara memperoleh sebanyak 22.958 suara.

Sedangkan Iskandar SE yang notabenya bupati OKI dua periode berhasil mengumpulkan sebanyak 28.317 suara.

Jika posisi sampai penghitungan selesai masih seperti ini diperkirakan Nasdem dan Gerindra diperkirakan akan mendapat dua kursi di Senayan.

Selanjutnya Golkar, Demokrat, PKB dan PDI diperkirakan akan mendapat satu kursi.

Sedangkan PAN masih memiliki peluang meraih kursi terakhir di Senayan.

Kursi terakhir bisa diperebutkan oleh Hanna Gayatri dan Iskandar SE.

Jika Iskandar tetap bisa mengungguli Hanna Gayatri kemungkinan Iskandar yang meraih kursi terakhir.

Tapi jika posisi sekarang bisa dikejar oleh Hanna Gayati maka kursi terakhir bisa didapatkan oleh incumbent ini.

Namun kursi terakhir bisa lepas dari tangan PAN jika suara PKS melonjak melampaui perolehan PAN.

Tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi mengingat masih sekitar 35 persen lagi suara yang belum masuk.

Disclaimer

1. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

2. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-