LIPSUS: Timses Gerilya Paket Hemat Rp 100 Ribu, Tahun Pemilu RT dan RW jadi Primadona

"Pastinya kami dapat lebih besar dari warga, karena kami yang mengaturnya di lapangan," ungkapnya.

Namun, meski ada paket hemat tandem tersebut, hal itu menurutnya bisa saja berubah dilapangan, karena jika rencana terstruktur ini berjalan, namun ada pola 'serangan fajar' Caleg di menit akhir hal itu akan menjadi berubah dilapangan.

"Inikan baru hitungan kasar ibaratnya, tetap jika ada siraman didetik akhir serangan fajar, pasti pilihan masyarakat akan berubah, dan ini tidak sesuai keinginan, " ungkapnya.

Hal senada diungkapkan salah satu warga di kawasan Sako Palembang, jika dirinya diminta Timses Caleg untuk mengumpulkan data diri warga yang siap mencoblos caleg yang ia bawak dengan imbalan uang.

"Biasanya setiap TPS kita minta tidak banyak, paling 5 sampai 10 orang untuk memilih caleg yang kita tawarkan. Tetap kalau warga banyak yang berminat tidak masalah," tuturnya.

Mengenai besaran yang diberikan kepada warga jumlahnya relatif sama, dan tidak jauh berbeda. Tinggal bagaimana mereka berupaya mendapatkan suara masyarakat saat pencoblosan nanti bisa terbukti.

"Pastinya ada target kami dari Timses, dengan jumlah calon pemilih yang diajak setiap TPS," tandasnya.

Sedangkan salah satu Timses anggota DPD RI Dapil Sumsel membenarkan jika dirinya ada penawaran paket satu suara Rp 10 ribu, dengan ikut gandeng caleg partai tertentu.

Nilai Rp 10 ribu sudah dinilai hemat, dengan target untuk asumsi bisa terpilih nanti bisa mengumpulkan 500 ribu suara minimal dalam Pemilu.

"Kalau hitung-hitungan minimal 500 ribu suara itu kita mengeluarkan Rp 5 miliar, namun pastinya apa yang ditebar tidak mungkin tepat 100 persen dan biasanya hanya 40-50 persen saja, sehingga kita harus keluar bisa belasan hingga miliaran rupiah keatas untuk bisa mendapat suara minimal 500 ribu," ungkapnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian sendiri mengungkapkan, adanya upaya Timses Caleg dengan memberikan uang kepada calon pemilih dengan cara offensive (serangan) adalah perbuatan melanggar hukum, namun cara itu sering dilakukan untuk menghalalkan kemenangan.

"Kalau kita kalkulasi dan menyakini ada money politik pada warga, maka kalkulasi uang itu relatif baik besaran maupun jumlah pemberi tetap salah. Pastinya kalkulasi itu memungkinkan warga ikut bermain dalam konteks negatif ini dan harusnya pemilu itu pendidikan politik. Pastinya warga yang sudah terkontaminasi politik uang maka lagi-lagi demokrasi belum dewasa di RI dengan adanya politik uang," kata Febrian.

Dari kesimpulan kalkulasi itu Dekan Fakultas Hukum Unsri ini menilai, politik uang itu barang terasa tetapi saat dibuktikan itu menjadi persoalan rumit, sehingga masuk dalam ranah hukum pidana atau hukum admnistrasi dalam konteks pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Inilah sebenarnya menarik, besaran uang itu ada beberapa strategi termasuk juga modal paket sekarang ngetopnya kalau bahasa sport tandem dengan orang, biasanya Caleg DPR RI yang tidak popularitas elektabilitas ditandemkan popularitas Caleg DPRD provinsi, ataupun anaknya di kota orangtuanya di provinsi banyak itu dan macam-macamlah, " paparnya.

Meski begitu, Febrian mengatakan perilaku masyarakat tidak bisa dinilai generalisir, dan tidak bisa ditarik secara umum karena tidak seluruh masyarakat serta merta menerima mau strategi paket atau masih konvensional gaya lama.