Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 SMP Halaman 39, Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

SRIPOKU.COM - Simak kunci jawaban pada mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP halaman 39 berikut ini.

Artikel ini menyediakan kunci jawaban PPKN kelas 9 SMP halaman 39 pada buku paket PPKN semester 1 tahun ajaran 2023/2024.

Dimana siswa akan mempelajari materi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan menjawab soal pada buku paket PPKN kelas 9 SMP halaman 39 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Halaman 282-285, Progress Check 2, Kurikulum Merdeka

Artikel ini dapat dijadikan pedoman oleh siswa untuk menambah wawasan terkait materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP halaman 39 semester 1.

Pada soal yang terdapat di halaman 39, siswa akan diminta menjelaskan pendapat siswa tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Jawaban pada artikel ini tidak bersifat baku, artinya siswa dapat menambahkan jawaban lain yang lebih baik untuk lebih memahami soal berdasarkan materi yang telah disajikan sebelumnya.

Baca juga: Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 SMP Halaman 41 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Materi Peraturan Presiden

Halaman 39

Siswa Aktif

Silakan kalian baca kembali materi di atas, menurut kalian mengapa dalam situasi mendesak tidak menggunakan UU sebagai aturan hukumnya, mengapa harus Perppu?

Carilah contoh Perppu sebanyakbanyaknya, yang pernah ada dan disetujui sehingga menjadi UU. Kerjakan dalam buku masing-masing.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 SMA Halaman 30-31 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Hitunglah Besaran SHU

Jawaban :

Perpu merupakan bagian dari hirarki dan setara dengan undang-undang. Perpu perlu ada dalam situasi darurat.

Adapun syarat “Kegentingan memaksa” sebagai dasar bagi pembentukan Perpu perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

UU merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Maka Perpu merupakan Peraturan Pemerintah yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.