LIPSUS : Pemilu 2024, Tak Lagi Uang tapi Token Caleg Siapkan Serangan Fajar Pakai Cara-cara Cashless

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik serangan fajar Pemilu 2024 mendatang tak lagi dengan cara-cara konvensional seperti bagi-bagi amplop berisi uang, sembako diantar ke rumah-rumah atau cara lainnya.

Modus serangan fajar terbaru adalah melalui dompet digital, paling mudah adalah bagi-bagi token listrik.

Serangan fajar merupakan praktik politik uang (money politics) dalam rangka membeli suara bagi caleg. Serangan fajar acapkali sulit diungkap meski rumor yang beredar kuat.

Seorang bakal calon legislatif di Kota Palembang yang tak mau disebut identitasnya mengakui kemungkinan memang terjadi serangan fajar melalui cara yang lebih modern, seperti memberikan token listrik kepada warga atau top up ke dompet digital masing-masing pemilih.

Namun diakui cara lama masih tetap bisa dipakai.

"Mungkin tak lagi seperti dulu, beri amplop atau beri sembako. Itu rawan ketahuan. Kalau ketahuan langsung dicap serangan fajar atau money politik dan bisa dilaporkan," ujarnya, Minggu (9/7/2023).

Meski demikian tak semuanya berubah. Menurutnya masih ada saja caleg yang mungkin menggunakan cara-cara lama.

"Kalau di pelosok, cara lama masih bisa dipakai karena jauh dari pengawasan dan relatif mudah diajak kerja sama. Tapi kalau di kota-kota atau wilayah dekat kota ya rawan ketahuan," katanya.

Terkait besaran uang untuk serangan fajar baik bentuk token atau top up dompet digital, ia tak bisa merinci saat ini.

Menurutnya besaran uang melihat situasi dan kondisi. Lagi pula menurutnya hari H Pemilu Legislatif, 14 Februari 2024 masih terhitung lama, selain itu daftar calon legislatif tetap juga belum disahkan.

"Itu (besar uang) tergantung situasi nanti. Berapa token listrik, atau top up yang dimasukan ke dompet digital belum tahu sekarang," katanya.

Sedangkan Ketua Pimpinan Wilayah GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) Sumsel M Asrul Indrawan SE yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan berharap kepada para kontestan yang akan maju di Pemilihan Legislatif 14 Februari 2024 mendatang bertarung secara fair dan tidak menghalalkan segala cara membeli suara pemilih.

"Sebagai Caleg saya menekankan kepada aparat pemilu baik KPU maupun Bawaslu bahwa dinamika sekarang berbeda dengan dinamika dahulu," kata M Asrul Indrawan SE, Rabu (5/7/2023).

M Asrul Indrawan memaparkan sekarang ini sudah zamannya digital yang lebih canggih, lebih terstruktur dan lebih masif dalam hal upaya bagaimana memenangkan hati rakyat dengan cara-cara tertentu, salah satunya money politic.

"Nah ini persoalan bagi kita semua. Kalau dulu enak itu konvensional jadi ada uangnya. Kalau sekarang bisa melalui transfer ataupun aplikasi-aplikasi yang berbasis keuangan seperti GoPay, OVO, atau Dana," kata Asrul.

Diakuinya, serangan fajar yang dilakukan Caleg ini tentunya tidak bisa melacak itu, berbeda dengan konvensional. Ia mensinyalir para caleg-caleg yang akan bertarung nanti itu pasti akan melakukan hal-hal seperti itu.

"Ini sudah banyak beredar infonya, banyak juga beredar wacana pergerakan-pergerakan serangan fajar dan ini sangat mengkhawatirkan," katanya.

"Kami Caleg yang memang berjuang untuk rakyat, memenangkan hati rakyat, dan juga bagaimana mensejahterakan rakyat, berusaha tidak memakai hal-hal seperti itu karena memang yang itu tidak bagus menurut kami dan juga tidak baik," kata Asrul.

Ia berharap agar para Caleg bisa lebih fair dalam bertarung. Apalagi mengingat para Caleg ini ada mantan-mantan pejabat yang sudah paham betul kerja memenangkan hati rakyat.

"Sebaiknya dilakukan secara fair dan saya mengingatkan juga kepada KPU dan Bawaslu agar bermain adil sehingga mereka bisa melacak hal seperti ini. Kalau perlu kan ada tim IT yang mengatur itu. Ini yang sangat kita khawatirkan bersama. Semua Caleg pasti khawatir kalau menggunakan gara-gara seperti itu," pungkasnya.

Tak Untuk Semua Masyarakat

Pengamat Sosial Universitas Sriwijaya, Prof Dr Kiagus Muhammad Sobri, MSi mengatakan, terkait serangan fajar via token atau dompet digital, masyarakat harus diberikan edukasi agar masyarakat benar-benar melihat program kerjanya dan visi misinya para caleg untuk menentukan pilihan.

Aksi serangan fajar memang bisa terjadi terkait untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini.

Gencarnya isu serangan fajar melalui digital seperti pengisian token listrik dan dompet digital, menurut Prof Sobri kemungkinan hal itu tak terlalu efektif karena sasarannya kemungkinan hanya masyarakat yang memahami teknologi.

“Aksi serangan fajar digital itu pasti membutuhkan penyesuaian pemahaman teknologi kemungkinan hanya masyarakat yang paham paham teknologi yang jadi sasaran mulai dari para milenial dan masyarakat perkotaan lebih dimungkinkan jadi sasaran para caleg,” kata Prof Sobri.

Lanjut ia menambahkan bahwa yang paling bahaya itu masyarakat yang tak punya pemahaman teknologi kemungkinan money politic secara manual akan tetap dilakukan para caleg.

Namun tak menutup kemungkinan secara digital bisa jadi dilakukan karena semua media dimanfaatkan dan para caleg memiliki kreatifitas tertentu untuk melakukan itu.

Sulit Diawasi

Sementara Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Beren Rukur Ginting mengakui, serangan fajar menggunakan platform digital akan lebih sulit untuk diawasi karena tak ada perpindahan uang atau barang melalui tangan.

"Bisa tinggal dimasukkan ke dalam daftarnya (untuk diisikan dompet digital atau token listriknya). Nanti masuk notifikasi, 'Hore, masuk (dananya).' Polisi menunggu kapan dibagi-bagi duitnya, (ternyata) nggak ada bagi-bagi duit," katanya dalam acara diskusi di Hotel Santika Bogor, Selasa (27/6).

Serangan fajar seperti ini, kata Beren akan sangat mudah untuk dilakukan dibanding dengan cara konvensional. Sehingga, ruang untuk melakukannya pun jadi semakin besar untuk terbuka.

Sedangkan untuk dompet digital, Plt. Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Syahril Ramadhan mengatakan, pihaknya telah menggandeng pihak pelapor yang mengeluarkan uang elektronik.

"Jadi, sekarang orang bisa saja tidak menggunakan cash, tapi pakai GoPay, OVO, atau Dana. Jangan sampai uang elektronik ini dimanfaatkan untuk penggunaan dana pemilu secara ilegal," kata Syahril. (fiz/cr42)

Bisa Transaksi Anonim

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengakui sulit melacak serangan fajar yang dilakukan peserta Pemilu menggunakan cara baru, dengan platform digital.

"Kalau terkait e-money yang digunakan dalam politik uang, transaksi e-money itu akan sulit untuk dilacak karena user bisa melakukan transaksi secara anonim. Transaksinya akan sulit diketahui kecuali si penerima atau pihak terkait melaporkan transaksi yang dia terima," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi, SH, M.Kn kepada Sripo, Selasa (4/7/2023).

Meski demikian tak menyurutkan Bawaslu untuk melakukan tindakan untuk mengantisipasi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar.

Mantan komisioner KPU Provinsi Sumsel ini menyebutkan setidaknya ada empat langkah untuk mengantisipasinya.

Yakni memberika edukasi ke masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalma pengawasan, memberikan peraturan yang jelas mengenai kejahatan politik uang, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menaungi pengawasan keuangan negara maupun dunia perbankan, dan peningkatan kualitas SDM di jajaran Bawaslu yang melek teknologi.

Selain itu pula pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat intinya Bawaslu dan jajarannya akan peka terhadap modus baru politik uang dengan kewenangannya melalui proses laporan, temuan maupun informasi awal yang diketahui.

"Khusus informasi awal Bawaslu dan jajarannya akan mengadakan investigasi dan mengungkap modus yang semakin berkembang," ujarnya. (fiz)

Sulit Diawasi di Lapangan

Pengamat politik dari Public Trust Institute (PUTIN) Fatkurohman menilai politik uang melalui platform digital sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 ini. Hal ini seiring kian tingginya penggunaan platform tersebut dewasa ini, khususnya di perkotaan.

"Jika ini terjadi, ini sangat sulit diawasi di lapangan karena sangat privat dalam pelaksanaanya," kata Fatkurohman, SSos, Senin (3/7/2023).

Menurutnya, era digital saat ini transaksi keuangan semakin mudah melalui aplikasi uang elektronik.

"Jadi transaksi money politic melalui platform ini sangat mungkin dilakukan, sebagai upaya menghindari pengawasan Bawaslu. Diprediksi penggunaan platform digital yang digunakan adalah platform digital yang bisa mencairkan uangnya," kata Bung FK, sapaannya.

Namun ia mengatakan tidak mudah untuk menggunakan sistem politik uang dengan platform digital, karena membutuhkan jaringan politik yang kuat dan butuh kepercayaan yang kuat.

"Walupun sulit, hal ini sangat mungkin dilakukan jika pelaku politik uang tersebut sudah mempersiapkan sejak dini dengan membentuk infrastruktur jaringan politik sejak dini," ujarnya.

Dia menambahkan praktik politik uang seperti inilah yang bakal menjadi tantangan Bawaslu pada Pemilu 2024 mendatang.

"Secara regulasi saat ini juga belum diatur secara khusus mengenai tindak pidana politik yang melalui platform digital dan bagaimana pengawasannya," ujarnya.