Berita PLN

Dukung PLN Lanjutkan Langkah Transisi Energi, Komisi VII DPR RI : Because PLN Do Really Care

Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Persero) untuk melanjutkan transisi energi sesuai peta jalan yang telah disusun guna mencapai target _Net Zero Emi

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/Humas UID S2JB
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (5/7/2023). 

“Apa yang kita lakukan ini baru awal, jalan transisi energi masih panjang dan terus diakselerasi,” tutur Darmawan.

PLN juga melakukan dedieselisasi atau konversi 1 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.

Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi _co-firing_ di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara.

Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti _pellet_ kayu, cangkang sawit dan _sawdust_ (serbuk gergaji).

Teknik ini biasa dilakukan dengan membakar secara bersamaan kedua bahan tersebut. Hingga saat ini, PLN telah berhasil melakukan _co-firing_ di 37 PLTU dan akan terus meningkat menjadi 52 PLTU pada 2025. Upaya ini telah mampu menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2.

Darmawan menegaskan bahwa _co-firing_ ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan.

PLN mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku _co-firing_, mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan _pellet_.

“Kehadiran program ekonomi kerakyatan _co-firing_ ini juga merupakan langkah nyata PLN menjawab persoalan global. Mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi. Meningkatkan kapasitas nasional dengan prinsip _Environmental, Social and Governance (ESG)_,” ucapnya.

Sejalan dengan peluncuran perdagangan karbon di subsektor Pembangkit Tenaga Listrik oleh Kementerian ESDM pada tahun ini, PLN memastikan keikutsertaannya dengan melibatkan 21 PLTU (55 unit/mesin) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Perdagangan karbon yang dilakukan melalui perdagangan emisi antar PLTU dan offset emisi dari pembangkit rendah karbon, merupakan bagian dari strategi PLN untuk mendukung dekarbonisasi dan mengembangkan bisnis hijau baru.

Selain menurunkan emisi dengan mengurangi pembangkit listrik fosil, PLN juga terus mengembangkan penggunaan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 menjadi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah Indonesia. Sebesar 51,6 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit atau 20,9 GW akan berasal dari pembangkit EBT.

Upaya ini akan menghindari dan menurunkan 1,2 miliar ton emisi CO2.

Tidak hanya pembangkit, di saat bersamaan, PLN juga melakukan transformasi digitalisasi pada sisi pembangkit, transmisi dan distribusi agar bisa mendukung penggunaan pembangkit EBT.

"Dulu intermitensi hanya ada di sisi _demand_. Namun dengan masuknya pembangkit EBT, membuat fluktuasi juga terjadi di sisi _supply_. Untuk itu kita perlu siapkan sistem kelistrikannya agar lebih optimal dalam menghadapi dinamika dari pembangkit EBT,” tambah Darmawan.

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved