Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Muratara Berakhir Damai, Dinkes Imbau Tenaga Medis Diberi Insentif

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumsel (Sumatera Selatan) telah menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi terkait kasus kematian ibu dan bayi yang meninggal di Musi Rawas Utara (Muratara).

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dr Trisnawarman mengatakan, terkait hal tersebut kedua belah pihak sudah damai.

"Telah ada kesepakatan damai antara tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dengan keluarga pasien atas kejadian ini dan disaksikan oleh kepala desa, perangkat desa, toga dan toma," kata Trisnawarman saat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Selasa (13/6/2023)

Trisnawarman mengatakan, mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru ia menyampaikan hasil investasinya, dari hasil kunjungan kelapangan, kondisi akses Puskesmas Pauh merupakan Puskesmas rawat inap dan terpencil, terletak di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Jarak Puskesmas Pauh ke RS Muara Rupit sekitar 74 km yang ditempuh dalam waktu 3 jam menggunakan mobil double gardan.

Sebagian besar melewati jalan tanah yang bergelombang. Kemudian jarak dari Muara Rupit ke RS AR Bunda Lubuk Linggau ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit.

Sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas Pauh 79,52 persen memenuhi standar.

Kemudian SDM kesehatan berjumlah 74 orang yang terdiri dari ASN 26 orang, nusantara sehat 2 orang, kontrak daerah 40 orang, TKS 6 orang.

"Berdasarkan standar puskesmas rawat inap, puskesmas Pauh masih kekurangan tenaga dokter dan dokter gigi," ungkapnya.

Kemudian, untuk pelayanan kesehatan ibu, pemeriksaan selama kehamilan sudah dilakukan sesuai standar yaitu enam kali.

Hasil pemeriksaan kehamilan di dapatkan tinggi badan ibu 145 cm yang merupakan faktor risiko dalam kehamilan yang dapat menjadi penyulit pada saat persalinan. 

"Bahkan pasien sudah diberikan edukasi mengenai faktor risiko dan dianjurkan untuk pemeriksaan dan persalinan di Rumah Sakit," katanya.

Kronologi ceritanya, pasien datang ke Puskesmas pada tanggal 8 Mei pukul 22.45 WIB diterima oleh bidan jaga, karena tidak ada kemajuan persalinan, pasien dirujuk pada pukul 04.30 WIB dalam kondisi ibu dan janin stabil. 

Pada pukul 05.10 WIB ambulance tergelincir di tebing daerah jalan negara dengan posisi hampir masuk ke tepi sungai, kondisi pasien masih stabil. Kemudian pasien melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil warga (mobil Triton).

Petugas memeriksa kondisi pasien dan didapatkan tekanan darah pasien meningkat. Dua jam kemudian pasien kejang, petugas membawa pasien ke Puskesmas terdekat (Puskesmas Karang Jaya) dan dilakukan stabilisasi pasien di Puskesmas tersebut. 

Pukul 09.25 WIB pasien tiba di IGD RS AR Bunda dalam keadaan kejang dan tidak sadarkan diri dilakukan tatalaksana kegawatdaruratan oleh dokter jaga RS, tetapi kondisi pasien semakin memburuk dan pada pukul 09.37 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia.

"Dari hasil kesimpulan kondisi geografis sulit dijangkau dan termasuk daerah terpencil. Sarana Prasarana dan alat kesehatan sudah memenuhi standar minimal, yaitu sebesar 60 persen," katanya.

Lalu, SDM Kesehatan di Puskesmas Pauh masih terdapat kekurangan tenaga dokter dan dokter gigi. Sebagian besar SDM kesehatan di Puskesmas Pauh Non ASN.

Pelayanan kesehatan ibu hamil sudah dilakukan sesuai standar, didapatkan faktor resiko yang menjadi penyulit pada proses persalinan yaitu tinggi badan 145 cm.

Pelayanan persalinan tidak bisa dilaksanakan di Puskesmas karena tidak ada kemajuan proses persalinan, sehingga pasien perlu dirujuk ke Rumah Sakit.

Terjadi perburukan kondisi pasien selama perjalanan ke Rumah Sakit, terlebih lagi ambulance sempat tergelincir. Untuk itu sempat ganti mobil dan pasien meninggal di Rumah Sakit.

"Untuk itu rekomendasinya untuk Pemkab Muratara agar meningkatkan infrastruktur akses jalan ke fasilitas kesehatan dan menguatkan jaringan komunikasi dalam menunjang pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan," katanya.

Lalu melengkapi sarana, prasarana, alat kesehatan, memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; melakukan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan.

"Memenuhi SDM kesehatan sesuai standar, memberikan insentif yang lebih besar untuk SDM kesehatan di daerah terpencil. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan, seminar ataupun workshop berbasis kompetensi," tuturnya.

Kemudian, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar secara berkesinambungan serta melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait.

Memastikan setiap daerah memanfaatkan rumah tunggu kelahiran dan menganggarkan biaya keluarga yang mendampingi.

Menguatkan alur pelaporan, khususnya kematian ibu dan bayi secara kooperatif dari setiap pihak, sehingga setiap kasus terlaporkan dan tervalidasi dengan tepat.

Pembinaan terhadap bidan terkait dan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Pauh sehingga kasus kematian ibu,  kematian bayi, dan kasus- kasus lainnya tidak  terjadi lagi.

Terakhir, mendorong Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengembangkan Puskesmas Pauh menjadi Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).