PLN dan Pemprov DKI Siap Ubah Sampah di Jakarta Menjadi Listrik

SRIPOKU.COM, JAKARTA -  PT PLN (Persero) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) menandatangani Kesepakatan Bersama (KB) untuk mengolah sampah Kota DKI Jakarta menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Lewat kerja sama ini persoalan sampah di Jakarta di harapkan bisa berkurang dan PLN mendapatkan kepastian pasokan biomassa untuk teknologi _co-firing_ di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

BBJP adalah pengolahan sampah yang melalui proses treatment, pencacahan sehingga menjadi _Refuse Derived Fuel_ atau (RDF) yang digunakan sebagai pengganti sebagian batu bara di PLTU.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki target utama untuk mengurangi sampah kota.

Kerja sama dengan PLN ini menjadi gayung bersambut untuk Pemprov DKI menyelesaikan persoalan sampah kota. 

"Melalui kerja sama ini, Pemprov DKI dan PLN bersama-sama menuntaskan persoalan sampah. Dengan dukungan PLN, permasalahan sampah Jakarta yang terus menerus ada sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan bersama," ujar Heru.

Heru menjelaskan dalam melakukan pengelolaan sampah di Jakarta, Pemprov DKI juga dituntut untuk melakukan strategi yang efisien.

Lewat kerja sama ini Pemprov DKI mampu menekan biaya operasional pengelolaan sampah dan justru menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

"Dalam penyelesaian sampah ini kita harus efisien dan mengurangi biaya. Dengan kerja sama ini mampu mengurangi beban biaya untuk proses pengolahan sampahnya," kata Heru.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, untuk bisa mengurangi emisi karbon, PLN melakukan substitusi batu bara di PLTU dengan biomassa atau disebut teknologi _co-firing_.

Pemanfaatan sampah menjadi bahan baku _co-firing_ ini juga merupakan salah satu inisiatif strategis PLN untuk mengejar target bauran energi. 

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membangun rantai pasok energi bersih. Apalagi BBJP ini berbasis sampah. Sehingga selain kami mendapatkan kepastian pasokan biomassa untuk PLTU, Pemprov DKI Jakarta juga bisa menyelesaikan persoalan sampah kota," ujar Darmawan Prasodjo.

Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam memproduksi 1 ton BBJP diperlukan 3 ton sampah. Dalam satu hari, PLN membutuhkan 1.000 ton BBJP, sehingga Pemprov DKI bisa mengolah 3.000 ton sampah setiap harinya.

Nantinya biomassa yang berasal dari sampah ini digunakan untuk memasok kebutuhan di PLTU Lontar, Suralaya, Labuan, Pelabuhan Ratu dan Indramayu.

Tak hanya mengurangi volume sampah yang tertimbun, lewat pengelolaan sampah jadi BBJP ini PLN dan Pemprov DKI bisa mengurangi emisi karbon.