Wagub Mawardi Yahya Imbau Bupati dan Walikota Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya mengimbau kepada Bupati/Walikota yang ada di Sumsel, agar turut aktif mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan.

Supaya para pekerja yang ada di Sumsel terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan manfaatnya.

"Harapan saya, Bupati/Walikota dengan bantuan BPJS Ketenagakerjaan supaya mensosialisasikan  disetiap daerah. Ini adalah suatu tanggung jawab dan tugas kita yang sangat mulia," kata Mawardi Yahya saat Paritrana Award 2022 di Excelton Palembang, Jumat (12/5/2023).

Menurutnya, kiranya tidak henti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat dan perusahaan yang ada di Sumsel agar pegawai atau pekerjaan didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Selamat kepada yang menerima penghargaan Paritrana Award 2022. 

Harapan kita akan memperluas BPJS Ketenagakerjaan ini dan akan kita sampaikan kepada masyarakat," katanya.

Paritrana Award merupakan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi. Di inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Di Tahun 2022 diberikan kepada 12 Pemenang untuk lima kategori yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik pertama OKU Selatan, terbaik kedua Lubuklinggau, dan terbaik ketiga Musi Rawas. 

Lalu, Badan Usaha layanan publik, terbaik pertama Charitas Hospital Palembang, terbaik kedua Universitas Bina Darma Palembang dan terbaik ketiga Universitas Baturaja.

Badan usaha menengah, terbaik pertama PT Musi Hutan Persada, terbaik kedua Perumda Tirta Musi Palembang.

Badan Usaha Skala Besar, terbaik sektor keuangan, perdagangan, dan jasa diraih Bank Sumsel Babel. Terbaik sektor manufaktur, pertambangan dan migas diraih Bukit Asam.

Terbaik sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan diraih PT Hindoli. Kemudian untuk badan usaha skala mikro, UKM terbaik bread kitchen.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagsel, Bambang Utama menambahkan, dari total tenaga kerja yang ada di Sumsel itu, jumlah tenaga kerja yang masuk dalam kepesertaan BP Jamsostek di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan kembali.

"Kalau berdasarkan data yang ada sudah 62 persen pekerja di Sumsel yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. 
Untuk itu, Pemerintah Provinsi memiliki peran untuk bisa mengeluarkan regulasi agar pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumsel," katanya. 

Menurutnya, diharapkan perusahaan juga tidak lagi mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya. Hal ini dalam rangka untuk memberikan kepastian perlindungan tentunya jaminan sosial ketenagakerjaan pada para pekerja.