Susno Duadji Bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa, Caleg DPR RI Dapil 2

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPW Provinsi Sumatera Selatan menyatakan memiliki segudang calon legislatif potensial DPR RI yang siap merebut hati rakyat pada Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) 2024 mendatang. 

"Ada Nanan (Walikota Lubuklinggau Drs H SN Prana Putra Sohe MSi), Dapil 1, Hernoe Roesprijadji, Antoni Yuzar, kemungkinan ada satu lagi tokoh perempuan dulu pernah DPR RI InsyaAllah gabung dengan kita," ungkap Ketua DPW Partai PKB Sumsel Drs Ramlan Holdan seraya menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) mantan Kabareskrim Polri Drs Susno Duadji SH MSc yang telah bergabung dengan PKB, Jumat (27/1/2023). 

Kemudian untuk calon DPR RI Dapil 2 ada nama mantan Kabareskrim Polri Drs Susno Duadji SH MSc yang telah bergabung dengan PKB. 

"Untuk Dapil 2 ada Pak Susno sudah gabung dengan kita. Beliau resmi sudah ada KTA PKB. Kemudian ada Bertu Melas (petahana adik kandung Gubernur Sumsel H Herman Deru)," kata Ramlan Holdan. 

Mantan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel ini menyatakan, prinsipnya PKB siap menghadapi Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) baik itu dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup dan tidak mengalami kesulitan dalam perekrutan caleg 2024 mendatang. 

Ia menyebut hampir rata-rata kabupaten/kota DPC PKB di Sumsel sudah 100 persen perekrutan calegnya.

Tinggal untuk di Kabupaten Ogan Ilir dan Empat Lawang masih 60-70 persen. 

"Dia lagu rekrutmen caleg potensial. Tidak sulit sebenarnya nyari yang potensi. Kalau untuk caleg di Provinsi Sumsel sudah 100 persen," kata Ramlan Holdan. 

Untuk tindak lanjutnya PKB sedang membentuk tim untuk melakukan fit and proper test terhadap caleg. 

"Prinsipnya kalau PKB siap mau sistem proporsional terbuka maupun tertutup, kita siap. Cuma saat ini DPP mengambil langkah membangun soliditas kawan-kawan untuk tetap terbuka. Endingnya kita lihat hasil MK apakah MK akan melakukan perubahan dengan sikapnya pertama. Karena ini kan pernah dilakukan judicial review soal terbuka atau tertutup," terangnya. (Abdul Hafiz)