Pilpres 2024, Koalisi Perubahan Belum Sepakat Begini Kata Ketua Umum Partai Demokrat AHY

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Koalisi Perubahan (KIB) antara partai Demokrat, NasDem dan PKS hingga saat ini, belum menentukan siapa nantinya yang nantinya akan diusung sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang. 

Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri buka suara, terkait masih panas dinginnya Koalisi bersama itu. 

Menurut AHY, partai Demokrat sangat ambisi di kontestasi Pilpres, karena inging membangkitkan semangat, dan opmisime kader partai Demokrat yang ada, yang terlihat dari elektabilitas partai Demokrat saat ini.

"Kita bsrsyukur, dimana sejumlah lembaga suvey menunjukkan tren positif bagi partai Demokrat. Tentu namanya survei bisa terjadi atau tidak, tergantung bagaimana kita menyikapinya,' kata AHY di sela-sela pelantikan pengurus 17 DPC Partai Demokrat se Sumsel di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (19/1/2023).

Diterbangkan AHY, jika kader merasa cepat puas maka akan terlena atau sebaliknya, hasil pogres (lembaga survei) itu tidak tejadi, tapi harus dianggap sebagai semangat untuk meraih hasil positif kedepannya. 

"Kalau dilihat survei sebagai pelecut semangat dan semakin giat, bahkan tidak ada yang tidak mungkin, maka kita bisa melampaui angka tadi, dan bisa menghasilkan gelombang semangat perubahan di Indonesia, " paparnya. 

Ditambahkan AHY, belum adanya kesepakatan antara partai Koalisi Perubahan saat ini, lebih karena ingin menyamakan tujuan kedepan sehingga diperlukan pembahasan lebih dalam lagi, berbeda dengan mencari pasangan. 

"Pilpres kira- kira kita koalisi dengan siapa? , kalau membaca atau mengikuti pemberitaan sana sini kalau koalisi itu penuh dengan misteri, bukan hanya suka sama suka, tapi ada faktor lain yang diperhatikan. Apalagi ini lebih dari 2 parpol," ucapnya. 

Dijelaskan AHY, 2 parpol saja untuk nikah sulit memahami atau mengakomodir karena ada perbedaan dan kepentingan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nah, apalagi Koalisi Pilpres berdasarkan kepentingan dan agenda politik masing- masing. 

"Saya menyampaikan disini, mohon doa, ini terus berproses dan ada kemajuan. Yang paling penting ada semangat yang sama  dengan partai lainnya, dan parpol punya semangat perubahan, dan perbaikan, " tuturnya. 

Dilanjutkan putra Presiden ke VI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan, pastinya kader partai Demokrat inginnya ada perubahan pucuk pimpinan di Republik ini dan kembali partai Demokrat memimpin. 

"Kenapa mau perubahan? Banyak masalah dari ekonomi, kesejahteraan, demokrasi,   kebebasan,  keadilan dan penengakan hukum? And sering turun ke masyarakat apakah banyak merindukan kepemimpinan SBY ketika itu (iya), berarti apakah juga merindukan Partai Demokrat dalam kepemimpinan nasional (betul), itulah jawaban kenapa kita trs berikhtiar dalam kontestasi Pilpres, sebab Partai Demokrat punya hak menempuh jalur itu dengan kita bisa meghadirkan keadilan keseluruhan dan pembanginan juga. Bukan kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin, " tegasnya. 

Ia pun menyinggung sejumlah pihak yang saat ini terus mewacanakan agar Presiden saat ini, kekuasaannya di perpanjang tanpa proses Demokrasi yang ada, yang dianggap AHY sebagai suatu kemunduran. 

"Yang lebih parah dipertontonkan kepada kita, melanggengkan kekuasaan dengan cara- cara yang tidak demokratis, betul? Massa negara mana, demokrasi mana yang membetulkan kita perpanjang kekuasaan tambah 3 tahun. Kok bisa  perpanjangan kekuasaan  presiden tanpa proses demokrasi yang legimit, ini tidak bisa dibiarkan tapi dilawan karena  kemunduran demokrarsi dan kerusakan dalam demokrasi kita, " tandasnya. 

Dilanjutkan AHY, kondisi bangsa Indonesia saat ini diperparah dengan masyarakat dibungkam untuk tidak berbicara, hingga diintimidasi mengkritik kekuasaan, dan kader Demokrat sebagai Partai Koalisi harus melawan hal itu. 

"Saya berharap kader partai Demokrat tetap lantang bersuara, kita sebagai oposisi memiliki tanggung jawab kita cek and balance, dengan tanggung jawab berbicara kritis tanpa membabi buta, artinya harus ada data dan realita tidak black campaign, dan hoax karena kita tidak mau, " pungkasnya.