Pesan Ketua KPU Lubuklinggau Saat Melantik PPK 'Kalau Ada yang Mudah Mengapa Dipersulit'

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Sebanyak 40 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Rabu (4/1/2023).

Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Topandri menegaskan, PPK merupakan pelayan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Seluruh Anggota PPK yang baru dilantik agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama kepada pemilih dan peserta pemilu," ungkapnya pada wartawan.

Topandri berpesan kepada para PPK agar menjaga netralitas. Karena penyelenggara itu merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang.

"Prinsipnya kita tetap melaksanakan undang-undang, kalau ada yang mudah mengapa dipersulit, asalkan permudah tidak melanggar aturan yang ada," ujarnya.

Untuk itu kapta Topandri, apa pun tugas yang diberikan oleh KPU agar dikerjakan.

Kemudian apa pun permintaan dari pemilih dan partai politik selagi tidak melanggar agar di bantu.

"Jadi partai mana pun juga bila nanti minta pelayanan diberikan pelayanan sebaik-baiknya juga, asalkan tetap menjaga integritasnya," ungkapnya.

Ia pun menambahkan, kedepan jangan sampai merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

Kesempatan kedepan masih panjang, setelah ini ada rekrutmen penyelenggara tingkat kabupaten/kota.

"Anggota PPK juga bisa ikut asalkan integritas dan profesionalitas terjaga, karena sekali saja tercoreng maka tidak akan dipercaya lagi," ujarnya.

Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe berharap kota Lubuklinggau tetap kondusif dari segala aspek, demikian pula dalam penyelenggara Pemilu,

"Selama ini, penyelenggara pemilu di Lubuklinggau hampir nihil masalah. Termasuk rekrutmen PPK, pun tanpa masalah dan diharapkan hal ini terus berlanjut," ungkapnya.

Ia pun berharap, camat dan PPK harus bersinergi.

PPK akan menempati bagian dari kantor camat dan minta seluruh camat agar menyiapkan tempat yang layak dan peningkatan sarana penunjang.

"Ini kesempatan membenahi kantor camat, apalagi belum pernah dilakukan hingga akhir masa jabatan," katanya.

"Upaya ini tidaklah berlebihan, harapannya PPK bisa melaksanakan tugas dengan nyaman," ujarnya. (eko hepronis/ts)