Mahasiswa Gelar Aksi Damai di BKB Desak Pemerintah Hentikan Pembangunan Merusak Cagar Budaya

Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamatan Benteng Kuto Besak (BKB) dan Jembatan Ampera melakukan aksi damai di BKB

Editor: adi kurniawan
SRIPOKU.COM/Mita Rosnita
Ratusan Mahasiswa saat lakukan aksi damai desak pemerintah kota Palembang dan Provinsi Sumsel tak lakukan perluasan RS AK Gani dan Pemasangan lift Jembatan Ampera yang berpotensi merusak cagar budaya, Kamis (1/12/2022). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamatan Benteng Kuto Besak (BKB) dan Jembatan Ampera melakukan aksi damai di pelataran BKB Palembang, Kamis (1/12/2022).

Koordinator Lapangan Aksi Wahyudi mengatakan peyisi dan aksi damai tersebut dilakukan guna mengaspirasikan penolakan pembangunan benda cagar budaya di Palembang seperti perluasan pembangunan Rumah Sakit dr. A.K. Gani dan penyediaan lift di Jembatan Ampera.

"Dalam kegiatan ini ada sebanyak 150 mahasiswa di Sumsel yang ikut tergabung ke dalam aksi, dimana kami melayangkan sebanyak 9 poin tuntutan terkait pembangunan yang dilakukan di sejumlah cagar budaya," katanya.

Berdasarkan Keputusan Menterk Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM09/PW.007/MKP/2004 pembangunan Benteng Kuto Besak (BKB) disebutkan Wahyudi masuk ke dalam bagian cagar budaya nasional sehingga dengan perluasan Rumah Sakit dr AK Gani hanya akan merusak kelestarian dari peninggalan yang ada di Palembang.

"Pembangunan Rumah Sakit dr AK Gani juga tidak sesuai Regulasi Tata Guna Lahan (Land Use) Kota Palembang, analisis AMDAL pasti gagal, analisis andal lalu lintas pasti gagal, dan kebutuhan parkir pasti tidak mencukupi," lanjutnya.

Lebih lanjut dia kembali mengatakan dengan direncanakannya renovasi Rumah Sakit dr AK Gani khususnya dengan penambahan tingkatan bangunan hal tersebut hanya akan merusak lingkungan sekitar akibat penggalian tanah yang dilakukan karena penguatan pondasi bangunan.

"Rencana pihak Rumah Sakit dr AK Gani akan membangun empat lantai, yang tentunya akan memperkuat pondasi dengan melakukan penggalian tanah yang lebih dalam, maka dikhawatirkan akan merusak dan menghilangkan potensi cagar budaya yang mungkin terdapat di dalam tanah tersebut," sambungnya.

Bila pembangunan tetap dilaksanakan, maka status Benteng Kuto Besak (BKB) sebagai cagar budaya terancam hilang, dan posisinya sebagai warisan budaya yang menjadi kebanggaan serta identitas masyarakat Palembang ikut punah.

Selanjutnya terkait pembangunan lift di Jembatan Ampera yang dilakukan tanpa melibatkan kajian sejarah, arkeologis dan sosial hanya akan menambah daftar cagar budaya yang kehilangan nilai dan karakternya.

"Stop pemasangan lift Jembatan Ampera yang hanya satu kajian dari kajian teknis, tanpa melibatkan kajian sejarah, arkeologis dan sosial-budaya, selain itu pemasangan lift Jembatan Ampera akan merusak ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya)," tegasnya.

Sehingga dengan demikian ratusan mahasiswa tersebut melalui orasi yang disampaikan Wahyudi, meminta kepada walikota Palembang agar dapat mematuhi ketetapan Ksaatawasan BKB sebagai Kawasan citra kota lama dan Jembatan Ampera sebagai cagar budaya, sehingga pihak pemerintah dapat melestarikan cagar budaya tersebut.

"Selanjutnya kami juga menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk mencari solusi jitu dalam mengembalikan BKB ke masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan," ujarnya.

Terakhir dia juga mendesak kepada tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang agar dapat mempertahankan setiap jengkal perusakan BCB Benteng Kuto Besak (BKB) sebagai benda cagar budaya dan Jembatan Ampera sebagai ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) serta secepatnya menjadikan berbagai objek dan situs di Kota Palembang lainnya sebagai BCB yang diundang-undangkan.

"Jika masih berkeras membangun RS dr AK Gani dan Lift Jembatan Ampera kami menghimbau kepada ahli dan pencinta sejarah Kota Palembang bersama mahasiswa untuk mempidanakan segala bentuk tindakan yang diduga merusak cagar budaya karena merupakan pelanggaran UU Cagar Budaya no 11 tahun 2010 pasal 80 dan pasal 81, dengan ancaman pidana sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 104 dan pasal 105," tandasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved